(Vibizmedia-Nasional) Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Konsep tersebut, menurut Presiden, menempatkan keadilan sosial, persatuan bangsa, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai inti kebijakan ekonomi nasional.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berpihak pada kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Menurutnya, negara harus hadir memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi yang kuat sebagai fondasi kemajuan bangsa. Menurutnya, tidak ada negara maju tanpa pemerintahan yang profesional, kepastian hukum, dan dukungan terhadap dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.
Sebagai bagian dari penguatan institusi negara, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan aparatur negara guna menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah yang disorot adalah peningkatan penghasilan bagi kalangan hakim.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ungkap Presiden.
Di saat yang sama, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Seluruh kementerian dan lembaga diminta mempercepat pembenahan internal demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan kredibel.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,” tegasnya.
Dalam penguatan ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan program Koperasi Merah Putih yang mulai berkembang di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan strategi penguatan ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan, khususnya tenaga surya. Pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun, disertai percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari BBM ke motor listrik,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak sekaligus menghemat devisa negara.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep ideologis, melainkan strategi nyata untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera, dengan negara hadir melindungi rakyat serta memastikan masa depan yang lebih kuat bagi seluruh bangsa.
