Musim Tanam Puncak, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Jabar Tetap Aman

0
66
Pupuk
Sejumlah 246.919 ton pupuk subsidi dan non subsidi telah disiapkan Pupuk Indonesia di wilayah Indonesia Timur untuk persiapan musim tanam. DOK: PUPUK INDONESIA

(Vibizmedia-Nasional) PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Jawa Barat tetap aman meskipun tingkat penyerapan petani terbilang tinggi hingga pertengahan Mei 2026. Kepastian ini diberikan untuk menjaga kelancaran musim tanam sekaligus menopang produktivitas pertanian di salah satu lumbung pangan nasional tersebut.

Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Regional CEO 2 Pupuk Indonesia, Muhammad Ihwan F, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas gudang, termasuk gudang pupuk di Nagreg, Kabupaten Bandung.

“Saat ini stok pupuk bersubsidi di gudang Nagreg dalam kondisi memadai dan disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung sesuai alokasi dan pola penebusan yang berjalan,” ujar Ihwan saat kunjungan di Nagreg.

Hingga 18 Mei 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Barat tercatat mencapai 405.038 ton atau sekitar 37,82 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 1.070.997 ton. Penyaluran tersebut terdiri dari pupuk Urea sebanyak 205.384 ton, NPK sebesar 198.282 ton, ZA sebanyak 179 ton, dan pupuk organik sebesar 1.193 ton.

Sementara itu, khusus di Kabupaten Bandung, realisasi distribusi pupuk bersubsidi mencapai 14.244 ton atau sekitar 32,23 persen dari total alokasi tahunan sebesar 44.200 ton. Penyaluran didominasi pupuk Urea sebanyak 7.625 ton, diikuti NPK sebesar 6.534 ton, serta pupuk organik sebanyak 114 ton.

Ihwan menegaskan bahwa tingginya serapan pupuk masih berada dalam jalur yang sehat dan distribusi ke petani berlangsung tanpa kendala berarti.

“Realisasi ini berada di track yang betul, pupuk mengalir sampai ke petani tidak ada masalah. Kami optimistis Pupuk Indonesia dapat memenuhi kebutuhan petani khususnya di Jawa Barat sampai nanti dengan akhir tahun. Petani-petani tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Menurut Ihwan, peningkatan penyerapan pupuk bersubsidi tidak terlepas dari perubahan tata kelola pemerintah, termasuk penyederhanaan regulasi yang mempermudah petani menebus pupuk sejak awal tahun. Selain itu, kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 dinilai turut mendorong minat petani mengakses pupuk subsidi.

“Pemerintah telah memberikan diskon, dan memangkas peraturan-peraturan yang sebelumnya mencapai 145 peraturan. Pemerintah melalui perubahan ini benar-benar memperhatikan petani, apalagi di puncak musim tanam bulan-bulan ini,” katanya.

Kebijakan tersebut juga mendorong semakin banyak petani masuk ke sistem e-RDKK agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi secara lebih mudah dan terukur.

Dari sisi stok, Pupuk Indonesia memastikan cadangan pupuk bersubsidi di Jawa Barat per 18 Mei 2026 mencapai 30.671 ton. Stok itu terdiri atas Urea sebanyak 24.895 ton, NPK 4.150 ton, pupuk organik 1.498 ton, dan ZA 128 ton.

Adapun di Kabupaten Bandung, stok pupuk bersubsidi tercatat mencapai 2.994 ton, meliputi Urea sebanyak 2.728 ton, NPK 173 ton, dan pupuk organik 93 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam berlangsung.

Distribusi pupuk di Jawa Barat turut diperkuat jaringan yang luas, meliputi 149 Pelaku Usaha Distribusi (PUD), 51 gudang penyangga, dan 3.247 penerima pada titik serah (PPTS). Khusus Kabupaten Bandung, distribusi ditopang oleh 11 Pelaku Usaha Distribusi, dua gudang penyangga, dan 110 titik penerima.

“Kami memastikan di Jawa Barat, khususnya di Bandung aman. Petani tidak akan lagi susah dalam mendapatkan pupuk. Petani akan dipermudah dalam mendapatkan pupuk. Kita pastikan Pupuk Indonesia dapat bekerja dengan maksimal memenuhi kebutuhan petani Indonesia, khususnya Jawa Barat,” pungkas Ihwan.

Pada kesempatan tersebut, Ihwan juga menyampaikan Delapan Taklimat Regional CEO 2 kepada seluruh karyawan sebagai pedoman kerja, mulai dari kemudahan akses pupuk bagi petani, optimalisasi distribusi, pengawasan stok dan harga sesuai HET, hingga penguatan integritas serta keselamatan kerja di lapangan.