(Vibizmedia – Paris) Di tengah perlambatan produktivitas global dan meningkatnya ketegangan geopolitik, negara-negara anggota OECD menilai perlunya pendekatan baru dalam kebijakan industri. Dalam OECD Ministerial Council Meeting (PTM OECD) 2026 di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan industri harus bertransformasi, dari sekadar instrumen perlindungan menjadi katalisator inovasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut berfokus pada perumusan visi bersama terkait kebijakan industri, perdagangan, dan investasi untuk menjawab tantangan transformasi digital serta tuntutan keberlanjutan global.
Indonesia turut membagikan pengalaman sukses dalam hilirisasi industri, yang berhasil meningkatkan nilai ekspor mineral dan baja dari US$5 miliar pada 2016 menjadi US$30 miliar pada 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan industri yang tepat mampu menciptakan nilai tambah signifikan bagi negara berkembang.
Meski demikian, para delegasi OECD mengingatkan bahwa lonjakan belanja kebijakan industri—yang meningkat hingga 16% dalam empat tahun terakhir—berpotensi menimbulkan inefisiensi. Banyak negara dinilai masih bergantung pada subsidi tanpa strategi keluar (exit strategy) yang jelas, sehingga berisiko menghambat produktivitas dan mendistorsi pasar.
Dalam forum tersebut, berbagai negara juga menyampaikan pandangan strategis. Australia menekankan pentingnya tata kelola global yang transparan untuk mengatasi kelebihan kapasitas produksi. Korea Selatan dan Arab Saudi menyoroti pentingnya ketersediaan energi yang terjangkau dan stabil sebagai fondasi daya saing industri sekaligus transisi energi hijau.
Sementara itu, Swiss dan Selandia Baru mengingatkan risiko proteksionisme akibat kebijakan industri yang terlalu agresif. Irlandia dan Kosta Rika mendorong pendekatan kebijakan horizontal, seperti penguatan keterampilan tenaga kerja dan riset. Uni Eropa dan Thailand menekankan pentingnya integrasi rantai pasok regional guna menciptakan skala ekonomi yang kompetitif secara global.
Sebagai panduan, OECD memperkenalkan standar “tiga tes” dalam merancang kebijakan industri yang sehat. Pertama, kebijakan harus menargetkan kegagalan pasar yang nyata dan berbasis bukti. Kedua, memiliki exit strategy yang jelas agar subsidi bersifat sementara. Ketiga, tetap berada dalam kerangka pasar terbuka untuk mendorong inovasi dan kompetisi.
Indonesia sendiri terus memperkuat transformasi industri melalui inisiatif Making Indonesia 4.0, dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan Internet of Things (IoT) ke sektor manufaktur yang menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Indonesia juga mendorong pembentukan mekanisme global yang konkret untuk mencegah “perlombaan subsidi” antarnegara yang dapat merusak tatanan pasar global.
“Transformasi industri global harus berjalan seiring dengan transisi energi yang adil. Sinergi internasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Menko Airlangga.
