(Vibizmedia – Semarang) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Tengah, dengan agenda utama di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu meninjau kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Hingga Semester I 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi. Realisasi pendapatan negara mencapai 46,56 persen dari target, dengan pertumbuhan 13,33 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar 52,06 persen dari target, mencerminkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang didorong oleh sektor industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh struktur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di wilayah tersebut.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat sejumlah indikator ekonomi yang perlu diperkuat,” ujar Menkeu di Semarang.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah mendorong inovasi digitalisasi penerimaan daerah. Salah satu langkahnya melalui riset bersama pakar lokal guna mengoptimalkan pendapatan daerah berbasis digital.
Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui penerapan sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Menkeu juga menyoroti upaya jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal implementasi program prioritas pemerintah. Untuk program MBG, hingga pertengahan 2026 telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melibatkan 18.854 pemasok lokal, serta menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan monitoring melalui pendampingan oleh Kanwil DJPb dan KPPN di sejumlah lokasi di Jawa Tengah, seperti Klaten, Magelang, dan Semarang. Pendampingan ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mengidentifikasi kendala di lapangan sejak dini.
“DJPb harus memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG secara nasional dan terstruktur,” tegas Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga meninjau perkembangan KDMP yang bertujuan memperkuat ekonomi desa. Hingga kini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu transaksi, yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Di sektor pendidikan, Menkeu mencermati perkembangan Program Sekolah Rakyat yang telah berjalan di 16 kabupaten/kota, mencakup 16 lokasi sekolah dan 110 rombongan belajar dengan total 3.080 siswa. Pembangunan sekolah terus dipercepat guna memperluas akses pendidikan berkualitas.
Menkeu memberikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN serta mengawal program prioritas pemerintah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program.
Menurutnya, APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Optimalisasi belanja APBD juga menjadi perhatian penting agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin maksimal.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
