(Vibizmedia – Jakarta) Ekonomi global terus mengalami percepatan yang signifikan. Perluasan perdagangan digital, semakin kompleksnya rantai pasok, serta ketatnya persaingan antarnegara membuat dinamika ekonomi dunia tidak lagi semata ditentukan oleh kinerja ekonomi. Faktor kredibilitas dan tingkat kepercayaan kini menjadi elemen penting dalam membangun daya saing. Dalam konteks tersebut, Kementerian Perdagangan menilai komunikasi strategis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat kemitraan perdagangan global.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka Seminar on Strategic Communication in Strengthening International Trade and Tourism Cooperation secara virtual pada Senin (20/7). Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrida melalui kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Universitas Sahid, dan Universitas Nasional.
Dalam sambutannya, Roro menegaskan bahwa komunikasi strategis memiliki peran vital dalam mendukung berbagai aspek perdagangan internasional. Mulai dari memperkuat posisi dalam negosiasi dagang, mempromosikan produk dan jasa Indonesia, hingga mendorong pelaku usaha agar memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan yang telah disepakati.
Menurutnya, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak implementasi kebijakan. “Komunikasi strategis mampu mengubah kebijakan menjadi aksi nyata, perjanjian menjadi peluang, dan kemitraan menjadi kemakmuran yang berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Roro menyoroti keterkaitan erat antara sektor perdagangan dan pariwisata. Perdagangan berperan memperkenalkan produk Indonesia ke pasar global, sementara pariwisata menjadi sarana untuk menampilkan kekayaan budaya dan potensi nasional. Sinergi keduanya dinilai mampu memperkuat citra Indonesia di mata dunia, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, efektivitas kedua sektor tersebut sangat bergantung pada kualitas komunikasi dan kekuatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan mitra internasional perlu membangun koordinasi yang solid agar dapat meningkatkan daya saing global Indonesia. “Komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun pemahaman, kepercayaan, dan kemitraan yang kokoh,” imbuhnya.
Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin kompleks, pendekatan komunikasi dituntut untuk lebih adaptif dan berbasis data. Komunikasi harus mampu menjawab perkembangan kebijakan, mendukung kerja sama ekonomi, membangun kepercayaan pasar, serta memastikan bahwa prioritas dan peluang pemerintah tersampaikan secara konsisten kepada pelaku usaha, akademisi, dan mitra global. Oleh karena itu, komunikasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan dan penguatan kerja sama internasional.
Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi strategis dalam mendukung kerja sama perdagangan dan pariwisata Indonesia. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis dalam merumuskan serta mengimplementasikan agenda kerja sama yang relevan.
Kepala Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Prasetyo Yoga Santoso, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa perdagangan dan pariwisata merupakan dua sektor yang saling melengkapi. Ia menggambarkan bagaimana wisatawan dapat berperan sebagai konsumen, kemudian berkembang menjadi promotor, bahkan menjadi duta bagi Indonesia di tingkat global.
Dalam diskusi, turut mengemuka empat prioritas utama dalam penguatan nation branding, yakni penyusunan narasi nasional yang jelas, penguatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan komunikasi berbasis riset dan data, serta penciptaan nilai publik yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Basaria Tiara L. Gaol, menyoroti pentingnya komunikasi strategis dalam mendukung proses perundingan perdagangan. Ia menekankan bahwa komunikasi berperan dalam menyampaikan prioritas negosiasi, menjaga koherensi kebijakan, serta membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan eksternal.
Menurut Tiara, terdapat enam aktor utama dalam perundingan bilateral yang memiliki peran masing-masing. Pertama, Kementerian Perdagangan yang menetapkan batas dan arah perundingan. Kedua, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) yang bertugas menyusun teks, melaksanakan putaran negosiasi, dan mendokumentasikan proses. Ketiga, tim perunding yang membawa substansi ke meja perundingan.
Selanjutnya, sektor swasta seperti Kadin dan asosiasi pelaku usaha berperan dalam mengidentifikasi sektor terdampak, meningkatkan kapasitas, serta mendorong ekspor. Kelima, masyarakat sipil dan akademisi yang memberikan analisis terhadap dampak pada sektor nonkompetitif sekaligus menyusun rekomendasi. Terakhir, negara mitra yang menafsirkan sinyal dan pesan yang disampaikan oleh tim perunding.
Dari sektor pariwisata, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Faisal, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia, kesiapan kelembagaan, serta pendekatan komunikasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan dan mendukung kerja sama pariwisata berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta, Swastiningsih, menggarisbawahi pentingnya perspektif akademik dalam pengembangan kerangka komunikasi, penguatan kemitraan kelembagaan, serta kontribusi pendidikan tinggi dalam mendukung agenda kerja sama internasional.
Dari sisi mitra internasional, Konselor Perdagangan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Scott McNamara, memaparkan pandangan terkait hubungan perdagangan dan pariwisata bilateral, termasuk strategi kebijakan dan komunikasi yang dinilai efektif dalam memperkuat kerja sama kedua negara.
Adapun Country Manager Katalis 2.0, MD Mohasin Kabir, menyampaikan perspektif praktis mengenai peluang kerja sama dengan Indonesia, sekaligus mengulas tantangan implementasi di lapangan dan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong keberhasilan kerja sama internasional.
