Pemerintah Perkuat Kolaborasi dengan Platform Digital untuk Keamanan Anak

0
33
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat melakukan audiensi dengan perwakilan Google di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat. (Foto: Kemkomdigi)

(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong terbentuknya standar global pelindungan anak di ruang digital melalui pendekatan regulasi berbasis risiko (risk-based approach) yang diperkuat kolaborasi dengan platform digital.

Menurut Meutya, upaya melindungi anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga harus diiringi pengembangan teknologi yang mampu meminimalkan risiko sejak awal perancangan layanan digital.

“Kami ingin Indonesia menjadi rujukan bagi negara lain dalam hal regulasi pelindungan anak di ruang digital. Pendekatan yang kami gunakan bukan pelarangan total, melainkan berbasis risiko agar keamanan tetap terjaga tanpa menghambat inovasi,” ujarnya saat menerima audiensi Vice President Government Affairs and Public Policy Google, Markham Erickson, di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menempatkan keamanan anak sebagai bagian penting dalam transformasi digital nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun diharapkan mampu memberikan perlindungan yang proporsional sekaligus tetap membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi oleh generasi muda.

Meutya juga menyoroti peran penting platform digital dalam menciptakan ekosistem yang aman. Selain mematuhi regulasi, penyedia layanan didorong menerapkan prinsip safety by design, yakni menghadirkan fitur keamanan sejak tahap awal pengembangan produk.

“Kami tidak hanya memahami risiko yang dihadapi anak-anak di ruang digital, tetapi juga membutuhkan solusi konkret. Platform memiliki kapasitas teknologi untuk menghadirkan fitur yang dapat menekan risiko sejak awal,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai inovasi seperti fitur pengawasan orang tua (parental control), pengaturan durasi penggunaan perangkat, hingga sistem penyaringan konten berisiko perlu terus dikembangkan agar menjadi praktik terbaik yang bisa diterapkan secara luas.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap tata kelola digital di Indonesia mampu menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang, tanpa terpapar risiko yang membahayakan.