(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama 30 pemerintah daerah mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia.
Program ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan bermutu, khususnya di wilayah yang masih terbatas dalam ketersediaan sekolah negeri berprestasi pada jenjang SMP dan SMA. Percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan untuk pembangunan SNT yang dilaksanakan di Tangerang.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia masih cukup signifikan. Dari total 7.288 kecamatan, hanya sekitar 263 kecamatan atau sekitar 4 persen yang memiliki SMP dan SMA negeri dengan mutu pendidikan yang sama-sama baik. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan SNT sebagai pusat layanan pendidikan unggulan di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa hibah lahan dari pemerintah daerah merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lahan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah, tetapi juga akan dikembangkan sebagai pusat peningkatan mutu pendidikan yang memberikan manfaat lebih luas.
Ia menegaskan bahwa keberadaan SNT diharapkan mampu melayani peserta didik sekaligus meningkatkan kompetensi guru serta mendorong peningkatan kualitas sekolah di sekitarnya, sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebanyak 16 kepala daerah telah menandatangani NPHD dan BAST sebagai tahap awal pembangunan, sementara 14 pemerintah daerah lainnya menandatangani komitmen percepatan penyelesaian lahan dan dokumen pendukung. Dengan demikian, total 30 pemerintah daerah terlibat dalam program percepatan pembangunan SNT.
Daerah yang telah menyerahkan hibah lahan meliputi Kabupaten Sumba Tengah, Buton Tengah, Sigi, Gayo Lues, Aceh Jaya, Dharmasraya, Tulang Bawang, Karo, Purbalingga, Tanjung Jabung Timur, Jepara, Tebo, Bangka Tengah, Sambas, Tasikmalaya, serta Kota Subulussalam.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa SNT dirancang sebagai sekolah negeri yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan.
Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah, dan penyelenggaraan sekolah tidak menggunakan sistem asrama. Keberadaan SNT tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kapasitas guru serta inovasi pendidikan di daerah.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan SNT di 37 kabupaten/kota, dengan 17 lokasi mulai memberikan layanan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Program ini merupakan bagian dari target pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga tahun 2029, sebagai upaya mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
Ke depan, SNT akan menerapkan kurikulum nasional melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis STEAMS (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, dan Sports). Selain itu, sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran modern serta Teaching and Learning Center yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, dan kolaborasi antar satuan pendidikan.
Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Udyiana Mulyadin, menilai bahwa hibah lahan menjadi fondasi penting dalam percepatan pembangunan SNT dan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tahap awal yang krusial agar pembangunan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Pasca penandatanganan dokumen hibah, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah akan mempercepat proses pematangan lahan, penyelesaian aspek legalitas dan perizinan, serta pelaksanaan pembangunan sekolah melalui skema multiyears.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi pengungkit utama dalam pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
