(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa perekonomian Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah terus memperkuat daya tahan tersebut melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pengelolaan badan usaha milik negara.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam Mandiri Sekuritas Investor Meeting yang dihadiri pelaku pasar dan investor di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Suahasil, kondisi perekonomian dunia masih bergerak volatil sehingga pemerintah perlu memastikan APBN memiliki ruang yang cukup untuk merespons berbagai risiko. Sejak awal, APBN dirancang tidak hanya untuk membiayai program pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai shock absorber ketika terjadi tekanan terhadap perekonomian.
“Mindset kita di sini, di Kementerian Keuangan adalah terus melihat situasi dunia ini masih terus volatile. Namun pada saat yang bersamaan kita juga cukup confident yang namanya APBN kita dari sejak awal didesain memiliki ruang-ruang yang bisa menjadi absorption,” ujar Suahasil.
Ia mengatakan, keberadaan APBN yang resilien sangat penting karena kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi perubahan kondisi global. Ruang fiskal yang memadai memungkinkan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan respons ketika perekonomian menghadapi tekanan.
Ketahanan APBN tersebut berjalan beriringan dengan kondisi ekonomi nasional yang masih relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi berada dalam kondisi terkendali, sementara aliran modal mulai kembali masuk ke Indonesia.
“APBN, perekonomian Indonesia cukup resilien. Pertumbuhan menunjukkan angka yang cukup baik dan ini membuat, memastikan, meyakinkan kita bahwa yang namanya ekonomi Indonesia itu resiliensinya tinggi,” kata Suahasil.
RAPBN 2027 Jaga Kredibilitas Fiskal
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, serta defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penetapan defisit pada level tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal sekaligus mempertahankan ruang manuver apabila terjadi gejolak ekonomi.
“Tahun depan kita ingin turunkan ke 2,4 dan menurunkan ke 2,4 ini, ini kita ingin memberikan signal kepada market bahwa pengelolaan APBN-nya kredibel,” jelasnya.
Menurut Suahasil, posisi defisit sebesar 2,4 persen memberikan bantalan fiskal yang cukup apabila Indonesia menghadapi guncangan eksternal yang lebih besar. Dengan posisi tersebut, pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons tekanan tanpa langsung melampaui batas defisit 3 persen terhadap PDB.
“Kalau sampai ada apa-apa dengan perekonomian dunia, sampai ada shock yang berlebihan yang kita harus tangkap dan kita harus absorb, defisit kita 2,4. Kita banyak ruang untuk tetap di bawah 3 persen itu,” tegasnya.
Sinergi Kebijakan Perkuat Ketahanan Ekonomi
Selain menjaga kesehatan APBN, pemerintah menilai ketahanan ekonomi nasional tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan fiskal. Pengelolaan ekonomi membutuhkan koordinasi berbagai otoritas agar setiap instrumen kebijakan dapat bekerja secara saling melengkapi.
Suahasil menjelaskan, kebijakan fiskal terus disinergikan dengan kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, stabilitas sektor jasa keuangan diperkuat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Peran Danantara juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut melalui konsolidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara.
“Ada fiscal policy, ada monetary policy, ada Danantara yang merupakan konsolidasi dari seluruh state-owned enterprise. Jadi, macroeconomic management Indonesia itu ya bisa saya bilang beradaptasi. Dan ini yang kita kalibrasi terus dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Sinergi tersebut menjadi semakin penting ketika perekonomian global menghadapi berbagai risiko, mulai dari perubahan kebijakan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, hingga ketidakpastian geopolitik. Dalam kondisi demikian, respons kebijakan yang terkoordinasi dapat membantu mencegah tekanan di satu sektor berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi.
APBN Harus Tetap Memiliki Ruang Respons
Suahasil menekankan bahwa menjaga APBN tetap resilien bukan berarti pemerintah harus menghindari penggunaan anggaran secara ekspansif ketika dibutuhkan. Sebaliknya, kesehatan fiskal perlu dijaga agar negara memiliki kemampuan untuk bertindak ketika terjadi guncangan.
APBN yang sehat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi stabilisasi sekaligus tetap mendukung pembangunan. Karena itu, keseimbangan antara pembiayaan pembangunan, pengendalian defisit, pengelolaan utang, dan penciptaan ruang fiskal menjadi semakin penting.
Dengan mempertahankan kredibilitas fiskal, pemerintah juga berupaya menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mendukung arus investasi.
Ke depan, penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS dalam kerangka KSSK, serta Danantara diharapkan semakin memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai perubahan ekonomi global.
“Dengan sinergi yang lebih baik dengan BI, OJK, LPS dan di KSSK juga sekarang ada Danantara itu akan membuat menjaga Republik Indonesia jadi lebih baik ke depannya,” pungkas Suahasil.
