(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Keuangan memperkuat upaya membangun ketahanan fiskal pemerintah daerah terhadap risiko bencana melalui peluncuran Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). Sistem ini dikembangkan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membantu daerah mengukur potensi dampak bencana terhadap perekonomian dan kondisi fiskalnya.
ARISE diperkenalkan dalam kegiatan Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia yang berlangsung di Aula Nagara Dana Rakca, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8).
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memberikan tekanan langsung terhadap keuangan pemerintah. Ketika aktivitas ekonomi terganggu, penerimaan daerah berpotensi turun, sementara kebutuhan belanja untuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan justru meningkat.
“Bencana memberikan tekanan kepada fiskal dari dua sisi sekaligus, yaitu menurunkan penerimaan dan meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara lebih terukur dan proaktif,” ujar Nufransa.
Besarnya potensi dampak tersebut terlihat dari data periode 2000–2016 yang menunjukkan rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai sekitar Rp22,85 triliun per tahun. Angka tersebut memperlihatkan bahwa risiko bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan risiko fiskal, bukan semata-mata persoalan penanganan kedaruratan.
Mengubah Pendekatan dari Respons ke Antisipasi
Selama ini, pemerintah telah membangun instrumen pengelolaan risiko bencana melalui pendekatan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), termasuk berbagai mekanisme risk transfer. Namun, penguatan ketahanan fiskal nasional juga membutuhkan kesiapan pemerintah daerah karena sebagian besar dampak bencana harus ditangani langsung di tingkat daerah.
Kerusakan aset publik, terhentinya kegiatan ekonomi, serta kebutuhan untuk memastikan pelayanan dasar tetap berjalan dapat memberikan tekanan besar terhadap APBD. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk memperkirakan risiko sekaligus menyiapkan sumber pembiayaan sebelum bencana terjadi.
“Kita perlu menggeser paradigma penganggaran daerah terhadap bencana, dari yang selama ini cenderung berorientasi pada post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” kata Nufransa.
Perubahan pendekatan tersebut berarti pemerintah daerah tidak lagi hanya menyiapkan anggaran setelah bencana terjadi, tetapi mulai memasukkan potensi risiko ke dalam proses perencanaan pembangunan dan strategi pengelolaan keuangan daerah.
ARISE Jadi Alat Bantu Pengambilan Keputusan
ARISE dikembangkan sebagai decision-support system yang menghubungkan informasi risiko bencana dengan kemungkinan dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.
Sistem tersebut mengolah sejumlah komponen risiko, antara lain hazard, exposure, dan vulnerability, kemudian menghubungkannya dengan estimasi potensi kerugian ekonomi serta konsekuensi fiskal. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai risiko yang mungkin dihadapi sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan untuk mitigasi dan pemulihan.
Dengan demikian, ARISE tidak hanya berfungsi sebagai dashboard informasi bencana. Sistem ini dirancang agar pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan prioritas mitigasi, menyusun kesiapan anggaran, serta mempertimbangkan instrumen risk financing dan risk transfer sebelum bencana terjadi.
Bagi pemerintah pusat, data dan analisis yang dihasilkan ARISE juga dapat menjadi evidence-based policy dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah (TKD). Informasi mengenai tingkat risiko dan potensi dampak fiskal dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing daerah.
Dimulai dari Bali, Diperluas ke Daerah Lain
Implementasi ARISE saat ini dimulai melalui pilot project di Provinsi Bali. Sistem tersebut selanjutnya direncanakan diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Kelima wilayah tersebut diharapkan menjadi tahap awal pengembangan sistem sebelum ARISE diterapkan secara lebih luas di berbagai provinsi di Indonesia. Perluasan implementasi akan disertai dengan penguatan kualitas data, penyempurnaan metodologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam membaca dan menggunakan informasi risiko.
Pengembangan ARISE juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selain Kemenkeu, UNDRR, dan ITB, program tersebut melibatkan sejumlah mitra pembangunan, antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, serta United Nations Resident Coordinator Office.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan diharapkan dapat memperkuat pengembangan metodologi sekaligus memastikan informasi risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan.
Pada akhirnya, ARISE diharapkan membantu pemerintah daerah bergerak dari pola pengelolaan bencana yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif. Dengan mengetahui potensi kerugian ekonomi dan tekanan fiskal sejak awal, daerah dapat menyiapkan langkah mitigasi dan pembiayaan secara lebih terencana.
Langkah tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas risiko bencana dan kebutuhan pemerintah daerah untuk tetap menjaga kesinambungan pelayanan publik. Melalui pemanfaatan data dan analisis risiko, ketahanan fiskal daerah diharapkan tidak hanya mampu menghadapi dampak bencana ketika terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengantisipasinya sejak sebelum bencana datang.
