(Vibizmedia-Kolom) Persaingan untuk menarik investasi asing semakin penting bagi negara-negara Asia Tenggara. Modal asing tidak hanya membawa uang, tetapi juga teknologi, jaringan produksi, pasar ekspor, keterampilan, dan akses terhadap rantai pasok global. Dalam persaingan tersebut, Vietnam menjadi salah satu negara yang menarik perhatian karena berhasil membangun reputasi sebagai lokasi produksi bagi perusahaan multinasional. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa investor datang ke Vietnam, tetapi mengapa Vietnam terlihat begitu agresif menciptakan kondisi agar investasi tersebut terus masuk dan berkembang.
Jawabannya tidak hanya terletak pada insentif pajak. Vietnam memang menawarkan berbagai fasilitas investasi, tetapi strategi negara tersebut lebih luas. Pemerintah menggabungkan insentif fiskal dengan kemudahan investasi, kawasan industri, integrasi perdagangan, pembangunan infrastruktur, tenaga kerja yang kompetitif, serta kebijakan yang semakin diarahkan kepada sektor teknologi. OECD mencatat bahwa stok investasi asing langsung Vietnam meningkat rata-rata 13,1% per tahun sejak negara tersebut bergabung dengan WTO pada 2007. Pertumbuhan itu didukung oleh jaringan perjanjian perdagangan bebas, lokasi geografis, stabilitas makroekonomi, tenaga kerja yang relatif murah, serta berbagai insentif pemerintah.
Hal pertama yang membedakan Vietnam adalah cara pemerintah memandang investasi asing sebagai bagian dari strategi industrialisasi. FDI tidak sekadar diperlakukan sebagai sumber devisa atau tambahan modal. Investasi asing diarahkan untuk membangun kapasitas produksi dan menghubungkan Vietnam dengan rantai pasok global. Ini penting karena tujuan akhirnya bukan sekadar membuat perusahaan asing membuka pabrik, tetapi membuat negara tersebut menjadi bagian dari jaringan produksi internasional.
Strategi tersebut terlihat dari kebijakan insentif yang cukup luas. Vietnam memberikan berbagai bentuk insentif, termasuk tarif pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah untuk sektor dan lokasi tertentu, pembebasan atau pengurangan pajak, pembebasan bea impor untuk aset tetap, serta berbagai fasilitas terkait penggunaan lahan. Pemerintah Vietnam juga memberikan dukungan terhadap infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, teknologi dan riset.
Namun, insentif tersebut semakin diarahkan kepada sektor yang dianggap strategis. Perubahan kebijakan investasi Vietnam pada 2025 memperluas dukungan untuk teknologi strategis, infrastruktur digital, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, riset dan pengembangan, serta berbagai kegiatan teknologi tinggi. Vietnam bahkan memperkenalkan prosedur investasi khusus untuk sejumlah proyek strategis agar proses persetujuannya lebih cepat.
Artinya, Vietnam tidak lagi sekadar berlomba menjadi lokasi produksi berbiaya murah. Negara tersebut mulai berusaha naik kelas. Jika sebelumnya keunggulan utamanya adalah tenaga kerja dan biaya produksi, kini pemerintah juga ingin menarik investasi yang membawa teknologi dan meningkatkan posisi Vietnam dalam rantai nilai global.
Perubahan tersebut sangat penting. Ada perbedaan besar antara investasi yang hanya menggunakan tenaga kerja murah dengan investasi yang membawa penelitian, teknologi, desain, manufaktur bernilai tambah tinggi dan jaringan pemasaran global. Investasi jenis kedua memiliki dampak yang lebih besar terhadap produktivitas dan kemampuan industri domestik. Karena itu, kebijakan Vietnam sekarang semakin jelas mengarah pada kualitas FDI, bukan hanya kuantitasnya.
Perkembangan terbaru menunjukkan arah tersebut. Pada Agustus 2026, pemerintah Vietnam mendorong perusahaan teknologi besar seperti Qualcomm dan Samsung untuk memperdalam investasi di bidang kecerdasan buatan, semikonduktor dan penelitian serta pengembangan. Vietnam ingin menarik investasi yang dapat memperkuat kemampuan teknologinya sekaligus menjadikannya bagian lebih penting dari rantai pasok teknologi global.
Vietnam juga mendorong investor China untuk masuk ke sektor yang lebih berteknologi tinggi, termasuk AI, 5G dan semikonduktor. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak puas hanya menjadi basis manufaktur. Mereka ingin menggunakan investasi asing sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi teknologi.
Di sinilah Indonesia perlu melihat persoalannya secara lebih mendalam. Investasi tidak cukup hanya dengan menurunkan pajak. Investor memang memperhatikan tarif pajak, tetapi mereka juga mempertimbangkan apa yang dapat disebut sebagai software of development. Software tersebut mencakup kualitas regulasi, birokrasi, kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, efektivitas pemerintah, stabilitas politik dan kemampuan institusi.
Poin ini sangat penting karena investasi adalah keputusan jangka panjang. Investor yang membangun pabrik tidak hanya bertanya berapa besar pajak yang harus dibayar tahun ini. Mereka juga ingin mengetahui apakah regulasi akan berubah secara tiba-tiba, apakah izin dapat diperoleh secara cepat, apakah tanah dan infrastruktur tersedia, apakah kontrak dapat ditegakkan, apakah tenaga kerja tersedia, dan apakah bisnis dapat beroperasi dengan kepastian selama puluhan tahun.
Karena itu, insentif pajak tidak akan banyak membantu jika biaya ketidakpastian terlalu tinggi. Investor mungkin memperoleh pengurangan pajak, tetapi kehilangan manfaat tersebut jika menghadapi proses perizinan yang panjang, regulasi yang berubah-ubah atau persoalan birokrasi. Dalam konteks inilah strategi Vietnam menjadi menarik. Negara tersebut berusaha membuat insentif investasi menjadi bagian dari sebuah ekosistem, bukan berdiri sendiri.
Vietnam juga memperoleh keuntungan dari posisi geografisnya. Negara tersebut berada dekat dengan China dan terhubung dengan berbagai pusat produksi Asia. Kedekatan dengan jaringan pemasok dan pasar membuat Vietnam semakin menarik sebagai basis produksi. OECD mencatat faktor lokasi, pelabuhan, tenaga kerja muda, serta integrasi perdagangan sebagai bagian dari daya tarik Vietnam bagi investor.
Perjanjian perdagangan bebas juga memainkan peranan penting. Ketika perusahaan membangun fasilitas produksi di Vietnam, mereka tidak hanya melihat pasar domestik Vietnam. Mereka juga mempertimbangkan akses terhadap pasar yang lebih luas melalui jaringan perdagangan yang dimiliki negara tersebut. Dengan demikian, FDI menjadi bagian dari strategi ekspor.
Ini merupakan pelajaran penting bagi Indonesia. Pasar domestik Indonesia jauh lebih besar daripada Vietnam sehingga Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Tetapi ukuran pasar saja tidak otomatis membuat Indonesia menjadi pilihan pertama untuk setiap jenis investasi. Bagi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor, akses perdagangan, kepastian regulasi, efisiensi logistik dan integrasi dengan rantai pasok global dapat menjadi sama pentingnya dengan ukuran pasar domestik.
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk bersaing. Sumber daya alam, pasar domestik, tenaga kerja, posisi geografis dan peluang industrialisasi memberikan fondasi yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana mengubah keunggulan tersebut menjadi sistem investasi yang lebih kompetitif.
Dalam konteks ini, Indonesia tidak harus meniru Vietnam secara mentah. Yang perlu ditiru adalah cara berpikirnya. Insentif harus diarahkan kepada sektor yang memberikan efek pengganda besar. Investor yang membawa teknologi, membangun rantai pasok lokal, melakukan riset, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menghasilkan ekspor bernilai tambah harus memperoleh perlakuan yang menarik.
Dengan kata lain, Indonesia harus bergerak dari pertanyaan “berapa banyak investasi yang masuk?” menjadi “investasi seperti apa yang masuk?”. FDI senilai tertentu yang hanya melakukan kegiatan berteknologi rendah tentu berbeda dampaknya dengan investasi yang membawa teknologi, membuka pusat R&D, membangun pemasok lokal dan menghubungkan industri domestik dengan pasar dunia.
Di sinilah industrialisasi Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan insentif. Infrastruktur harus tersedia, listrik harus kompetitif, pelabuhan dan logistik harus efisien, tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri, dan regulasi harus memberikan kepastian. Semua elemen tersebut menentukan apakah investor akan sekadar datang atau benar-benar melakukan ekspansi.
Vietnam sendiri juga menghadapi tantangan. OECD mencatat bahwa insentif pajak memiliki biaya fiskal dan perlu dievaluasi manfaat serta biayanya. Persaingan antarwilayah dalam menawarkan insentif juga dapat menimbulkan persoalan jika tidak dikelola dengan baik. Artinya, Vietnam bukan model yang sempurna. Tetapi negara tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan investasi dapat digunakan secara aktif untuk mengejar tujuan industrialisasi.
Pada akhirnya, agresivitas Vietnam dalam menarik investasi asing bukan hanya karena mereka memberikan insentif lebih banyak. Yang lebih penting adalah adanya orientasi yang jelas mengenai investasi seperti apa yang ingin mereka datangkan. Dari manufaktur, Vietnam mulai bergerak menuju teknologi tinggi, semikonduktor, AI, 5G, pusat data dan R&D.
Bagi Indonesia, persaingan tersebut seharusnya menjadi alarm sekaligus peluang. Indonesia memiliki pasar yang jauh lebih besar dan sumber daya yang kuat. Tetapi keunggulan tersebut harus diterjemahkan menjadi iklim investasi yang membuat perusahaan global merasa bahwa Indonesia bukan hanya tempat untuk menjual produk, melainkan tempat yang tepat untuk memproduksi, berinovasi, mengekspor dan membangun bisnis dalam jangka panjang.
Karena itu, pertarungan Indonesia dan Vietnam dalam menarik FDI pada akhirnya bukan sekadar pertarungan soal pajak. Ini adalah pertarungan mengenai siapa yang mampu menciptakan ekosistem investasi paling meyakinkan. Vietnam sedang bergerak agresif ke arah tersebut. Indonesia memiliki semua modal untuk bersaing, tetapi tantangannya adalah mengubah keunggulan yang dimiliki menjadi kepastian, produktivitas dan daya tarik investasi yang nyata.
