(Vibizmedia-Nasional) Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk mendukung berbagai kegiatan statistik pada 2027. Tambahan anggaran tersebut dinilai diperlukan agar BPS dapat menjalankan seluruh tugas statistik secara optimal.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pagu anggaran yang tercantum dalam Nota Keuangan 2027 belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan lembaganya.
“Yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal,” kata Amalia dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Dari total tambahan yang diajukan, sekitar Rp546 miliar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dukungan manajemen, sedangkan Rp926 miliar untuk membiayai kegiatan statistik.
Salah satu agenda penting yang membutuhkan dukungan anggaran adalah pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) atau survei pola konsumsi masyarakat. Survei tersebut akan menjadi basis penimbang dalam penghitungan inflasi.
Pada 2027, BPS berencana melaksanakan survei tersebut di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Langkah ini sekaligus membuka peluang penyajian data inflasi yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat provinsi.
“Dengan begitu nantinya kami bisa menghadirkan inflasi untuk tidak hanya 38 provinsi tetapi juga untuk 514 kabupaten/kota,” ujar Amalia.
Menurutnya, tambahan anggaran untuk kegiatan statistik juga diperlukan untuk membiayai berbagai survei penting, termasuk sejumlah survei yang telah memasuki masa pemutakhiran.
Banyak Kantor BPS Daerah Rusak
Selain kebutuhan kegiatan statistik, BPS juga menghadapi persoalan kondisi infrastruktur perkantoran di daerah. Amalia mengungkapkan, sejumlah kantor BPS mengalami kerusakan parah dan membutuhkan perbaikan.
“Saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai sudah mengganggu kelayakan tempat kerja bagi pegawai BPS di daerah. Karena itu, kebutuhan rehabilitasi kantor juga menjadi salah satu perhatian dalam pengajuan anggaran.
“Kantor-kantor ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus,” imbuh Amalia.
Dengan tambahan anggaran tersebut, BPS berharap dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan statistik nasional sekaligus meningkatkan cakupan dan kualitas data yang dibutuhkan pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan.
