(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan proyek pengendalian banjir berskala besar melalui program Jaktirta. Program yang digagas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta tersebut mencakup 23 lokasi dengan nilai kontrak mencapai Rp2,62 triliun.
Jaktirta dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian air Jakarta dengan mengintegrasikan sejumlah infrastruktur, mulai dari sistem polder dan pompa, peningkatan kapasitas kali dan sungai, pembangunan embung serta waduk, hingga penguatan tanggul pantai untuk menghadapi ancaman banjir rob.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk meningkatkan ketahanan Jakarta sebagai kota pesisir.
“Ini merupakan upaya pengendalian banjir dan rob untuk jangka menengah guna meningkatkan ketahanan Jakarta sebagai kota pesisir,” kata Pramono saat menyaksikan penandatanganan kontrak proyek Jaktirta di Balai Kota Jakarta pada akhir 2025.
Menurut Pramono, proses kontrak yang dilakukan lebih awal juga menjadi bagian dari pembenahan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan proyek tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Bukan Sekadar Normalisasi Sungai
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, pendekatan Jaktirta berbeda dengan proyek normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut.
Jaktirta lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sungai yang sudah ada, terutama Kali Angke dan Kali Pesanggrahan. Pekerjaan dilakukan melalui pendalaman alur sungai, peningkatan kemampuan aliran, serta pembangunan tanggul.
“Proyek Jaktirta berfokus pada peningkatan kapasitas sungai yang sudah ada, khususnya di Kali Angke dan Kali Pesanggrahan. Hal ini berbeda dengan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut yang menitikberatkan pada pelebaran sungai,” ujar Ika.
Selain sungai, sejumlah tampungan air juga disiapkan melalui pembangunan embung dan waduk, antara lain di Pondok Labu, Kebagusan, dan Sunter Hulu.
Konsep tersebut membuat pengendalian banjir tidak hanya mengandalkan satu jenis infrastruktur. Air akan dikelola melalui sistem berlapis, mulai dari penampungan, pengaliran, pemompaan hingga peningkatan kapasitas sungai.
12 Sistem Polder Disiapkan
Salah satu komponen utama Jaktirta adalah pembangunan 12 sistem polder yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta.
Lokasi tersebut meliputi Pompa Bulak Cabe, Pegangsaan Dua, Cilincing KBN, Warung Jengkol, Kampung Sawah Rawa Terate, Kayu Putih Rawa Terate, Ancol, IKIP, Cempaka Putih, Cengkareng, Mangga Raya Greenville, serta Daan Mogot yang mencakup Depag, Km 13 dan Km 13,5.
Sistem polder diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kawasan dalam mengendalikan genangan, terutama wilayah yang menghadapi persoalan elevasi dan drainase.
Selain polder, peningkatan kapasitas badan air juga menyasar delapan lokasi, yakni Saluran Penghubung (PHB) Layar, Kali Cakung Lama, Kali Jatikramat, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Cideng Atas, serta Kali Sodetan Sekretaris dan Waduk Tomang.
Sementara itu, tiga tampungan air disiapkan melalui pembangunan Embung Pondok Labu (Cilandak Marinir), Embung Kebagusan, dan Waduk Sunter Hulu.
Cakung Lama Ditargetkan Rampung 2028
Salah satu proyek yang menjadi bagian dari pengendalian sistem air Jakarta adalah normalisasi Kali Cakung Lama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek tersebut selesai pada 2028.
Normalisasi dilakukan pada aliran Kali Cakung Lama yang melintasi Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, dan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pramono berharap normalisasi tersebut dapat memperlancar aliran air hingga menuju muara dan laut.
“Harapannya di tahun 2028, normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Airnya akan bisa terdorong sampai ke muara, sampai ke laut,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris menilai pembenahan sungai dan kali menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta.
Ia meminta seluruh badan air di Ibu Kota ditata dan dirawat secara serius.
“Mustahil sepertinya kita bisa menyelesaikan permasalahan banjir kalau kalinya kita nggak urus,” kata Idris.
Pompa Saja Tak Cukup
Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus dibarengi dengan pembaruan peta kawasan rawan banjir.
Pemetaan perlu memperhitungkan karakter wilayah, termasuk daerah aliran sungai, kawasan cekungan, serta pesisir utara Jakarta yang menghadapi persoalan penurunan muka tanah.
Menurut Yayat, kawasan Jakarta Utara membutuhkan penguatan tanggul dan rumah pompa karena penurunan muka tanah meningkatkan kerentanan terhadap banjir.
Namun, pembangunan pompa saja dinilai tidak cukup. Sistem drainase harus dibenahi agar air dapat mengalir dengan baik menuju titik pemompaan, terutama ketika hujan ekstrem terjadi bersamaan dengan pasang laut.
Yayat juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem peringatan dini. Informasi mengenai hujan ekstrem dan kenaikan genangan perlu dapat diterima masyarakat secara cepat melalui telepon seluler.
“Minimal semua HP warga bisa terkoneksi dengan sistem mitigasi kebencanaan. Jadi ketika hujan ekstrem dan ada kenaikan genangan, informasi langsung masuk ke masyarakat,” jelasnya.
Melalui Jaktirta, pengendalian banjir Jakarta diarahkan tidak lagi berjalan secara parsial. Integrasi sungai, drainase, pompa, tampungan air, dan perlindungan pesisir menjadi satu sistem untuk meningkatkan ketahanan Ibu Kota menghadapi banjir dan rob.
