(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti pentingnya penataan kebijakan impor agar tidak mengancam keberlangsungan industri manufaktur nasional.
Sarmuji menilai pemberian izin impor yang terlalu terbuka tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri berpotensi membuat pelaku industri nasional semakin sulit bersaing.
“Kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (5/10).
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena kebijakan impor berkaitan erat dengan berbagai aspek, mulai dari perdagangan, fiskal, bahan baku hingga perlindungan pasar domestik.
Kemenperin Diminta Jadi Akselerator Industri
Sarmuji menyampaikan hal itu seusai melakukan pertemuan dan rapat internal bersama jajaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pertemuan tersebut dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan industri nasional sekaligus mencari langkah penyelesaian yang lebih konkret.
Ia meminta seluruh jajaran Kemenperin tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi mampu menghasilkan terobosan yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan industri.
“Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ujarnya.
Sarmuji menilai percepatan pertumbuhan industri menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menciptakan nilai tambah, sektor manufaktur juga memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja.
“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” katanya.
Untuk menemukan persoalan secara lebih menyeluruh, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin aktif mengidentifikasi hambatan yang dihadapi setiap subsektor industri.
Ia juga membuka ruang bagi pejabat di berbagai tingkatan untuk menyampaikan informasi dan masukan secara langsung. Menurutnya, informasi dari pejabat eselon II maupun jajaran teknis dapat membantu mengungkap persoalan yang belum terlihat pada tingkat pimpinan.
“Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi,” tuturnya.
Ia menilai informasi dari lapangan penting karena tidak seluruh persoalan industri selalu terakomodasi dalam laporan pada jenjang pimpinan.
“Menyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting. Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya,” ungkap Sarmuji.
Sarmuji juga menekankan perlunya memperkuat sinergi Kemenperin dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengatakan sejumlah persoalan industri tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kemenperin, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan, pertanian, keuangan, bahan baku dan impor.
“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja,” jelasnya.
Menurut Sarmuji, masukan dari dunia usaha, asosiasi industri dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia pun menegaskan ingin meninggalkan hasil kerja yang berdampak jangka panjang selama memimpin Kemenperin.
“Jangan sampai keberadaan saya sebagai Menteri itu biasa-biasa saja. Kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” tegasnya.
Kemenperin selanjutnya akan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi industri, kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk mendorong manufaktur nasional tumbuh lebih tinggi, berdaya saing dan mampu menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja.
