Industri Makanan Tumbuh 6,77 Persen, Kemenperin Perkuat Strategi Pengembangan

0
31
Foto: Kemenperin
(Vibizmedia – Sumatera Selatan) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan industri pangan nasional dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor pertanian. Salah satu langkah tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke fasilitas produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) di Sumatera Selatan, Jumat (6/11).
Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung aktivitas dan perkembangan industri pangan di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
ICBP mengoperasikan Pabrik Mi Instan Palembang – Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 2 miliar bungkus per tahun. Pabrik tersebut menghasilkan mi instan dalam kemasan bag serta cup/mug dan didukung oleh 926 tenaga kerja.
Dalam menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan juga berupaya memperkuat keterlibatan pemasok dan petani lokal sebagai bagian dari pengembangan rantai pasok industri. Salah satunya melalui kemitraan dengan kelompok tani cabai yang tergabung dalam program Petani Mitra Pagar Alam di Sumatera Selatan dan Lampung. Kemitraan tersebut dijalankan dengan memperhatikan standar kualitas dan kebutuhan bahan baku industri.
Selain cabai, perusahaan menjalin kerja sama dengan pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai komoditas segar, seperti jahe, lengkuas, kunyit, daun jeruk, daun salam, dan serai.
Dukungan terhadap produktivitas sektor pertanian juga dilakukan melalui pendampingan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dengan melibatkan petugas Agrofield. ICBP turut memberikan kepastian harga hasil panen kepada petani mitra guna menjamin keberlangsungan kerja sama sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi pertanian.
Menteri Perindustrian M. Sarmuji menilai industri pangan mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga berperan dalam membangun keterhubungan antara industri pengolahan dengan petani dan pemasok bahan baku lokal.
Ia berharap model kemitraan yang telah berjalan dapat diperluas sehingga semakin banyak petani dan pelaku usaha lokal yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan industri pangan. Dengan demikian, pengembangan industri tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa industri makanan nasional mencatat pertumbuhan sebesar 6,77 persen pada Semester I 2026. Untuk mempertahankan kinerja positif tersebut, Kemenperin terus menjalankan berbagai kebijakan, mulai dari penguatan program pengembangan industri pangan, jaminan ketersediaan bahan baku, standardisasi mutu produk, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), hingga percepatan hilirisasi.
Upaya lainnya dilakukan dengan memperluas keterhubungan antara industri berskala besar dengan industri kecil dan menengah (IKM), sehingga terbentuk ekosistem industri yang lebih terintegrasi dan saling mendukung.
“Penguatan industri makanan menjadi salah satu fokus kebijakan kami. Kita ingin memastikan potensi sumber daya dan bahan baku lokal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk itu, penguatan pasokan bahan baku, pemanfaatan teknologi, pemberian fasilitasi bagi pelaku industri, serta perluasan akses pasar harus dilakukan secara konsisten,” kata Putu.
Dalam rangka menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku industri pangan, Kemenperin menerapkan strategi penguatan melalui tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah ketersediaan bahan baku, yang ditempuh melalui penyusunan neraca komoditas untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan ketersediaan pasokan. Strategi ini juga diperkuat melalui pengembangan kemitraan antara sektor hulu dan hilir.
Pilar kedua mencakup inovasi dan pemanfaatan teknologi. Implementasinya dilakukan melalui digitalisasi rantai pasok serta program restrukturisasi mesin dan peralatan industri guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Adapun pilar ketiga berfokus pada standardisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri. Langkah yang dilakukan meliputi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, harmonisasi dengan standar internasional, percepatan Mutual Recognition Agreement (MRA), serta penguatan kapasitas tenaga kerja industri.
Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pasokan bahan baku yang lebih terjamin dan berkelanjutan. Selain menjaga kesesuaian mutu produk dengan standar nasional maupun global, strategi ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas harga, meningkatkan efisiensi, serta membangun rantai pasok yang lebih tangguh terhadap berbagai risiko gangguan.
Perkuat Potensi Industri Pangan Sumatera Selatan
Khusus di Sumatera Selatan, Kemenperin turut mendorong pengembangan industri agro melalui sejumlah program strategis yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan industri di daerah.
Program tersebut mencakup penguatan kebijakan melalui penyusunan regulasi serta forum komunikasi bersama para pemangku kepentingan. Pemerintah juga menyediakan fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan industri agro melalui skema penggantian biaya (reimbursement) bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, pengembangan hilirisasi berbasis potensi sumber daya alam daerah terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Kemenperin juga memberikan perhatian terhadap peningkatan daya saing IKM pangan agar mampu berkembang dan terlibat lebih luas dalam rantai pasok industri.
Pengembangan koridor industri serta integrasi rantai pasok komoditas unggulan daerah menjadi bagian lain dari strategi tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan kegiatan produksi dari sektor hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang penciptaan nilai tambah yang lebih besar di daerah.
Melalui berbagai program dan kolaborasi tersebut, Kemenperin berharap kebijakan pengembangan industri pangan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Sinergi pemerintah, industri, petani, dan pemasok lokal diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat daya saing produk pangan Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.