Optimalisasi Kawasan Industri Jadi Strategi Perkuat Manufaktur Nasional

0
20
Foto: Kemenperin
(Vibizmedia – Jakarta) Kawasan industri menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berperan dalam menarik penanaman modal, tetapi juga memperkuat kegiatan manufaktur, menciptakan kesempatan kerja, serta mendorong terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah.
Hingga Juli 2026, Indonesia tercatat memiliki 181 kawasan industri dengan total luas sekitar 110 ribu hektare. Kawasan tersebut telah menjadi lokasi operasional lebih dari 12 ribu perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, dan membukukan akumulasi investasi sebesar Rp6.750 triliun.
Besarnya kontribusi kawasan industri terhadap perekonomian menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai fasilitas yang tersedia bagi pelaku usaha.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan bahwa pengembangan kawasan industri harus mempertimbangkan potensi unggulan dan karakteristik setiap daerah. Strategi tersebut diperlukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan lokasi industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi distribusi dan logistik.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, mengatakan bahwa peningkatan daya saing kawasan industri perlu ditopang oleh iklim investasi yang kondusif dan optimalisasi fasilitas pemerintah.
Menurutnya, langkah tersebut semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, ketika industri pengolahan nonmigas Indonesia masih mampu mempertahankan tren pertumbuhan positif.
Tri mengungkapkan, kondisi tersebut tercermin dari indikator kinerja manufaktur nasional pada Oktober 2026. Purchasing Managers’ Index (PMI) tercatat sebesar 54,0, sedangkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencapai 53,77. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.
“Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Tri di Jakarta, Minggu (15/11).
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,88 persen pada triwulan III 2026. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen. Pada periode yang sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan realisasi investasi hampir Rp200 triliun.
Perkembangan tersebut semakin menegaskan posisi industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional, sekaligus sektor yang berperan besar dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja.
Optimalkan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan industri, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri. Salah satunya berupa fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Meski demikian, pemanfaatan berbagai fasilitas tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan. Beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian antara lain pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan yang berlaku, keterbatasan informasi mengenai jenis fasilitas dan persyaratannya, serta prosedur pengajuan yang perlu dipahami secara lebih menyeluruh.
Tri menjelaskan bahwa optimalisasi fasilitas kawasan industri membutuhkan koordinasi dan kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional di dalam kawasan.
Dengan koordinasi yang lebih efektif, berbagai insentif dan kemudahan yang telah disiapkan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas investasi maupun produksi.
Sebagai langkah konkret, Kemenperin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pengelola 181 kawasan industri yang telah beroperasi, 42 pengelola kawasan industri yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), serta perwakilan dinas perindustrian dari sejumlah daerah.
Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan membahas berbagai kebutuhan pelaku usaha, terutama berkaitan dengan fasilitas perpajakan, dukungan pemerintah daerah, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan industri.
Selain menyamakan pemahaman mengenai kebijakan yang berlaku, diskusi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi perusahaan dalam mengakses fasilitas pemerintah. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan agar berbagai insentif yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Tri menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha harus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fasilitas yang sudah tersedia, tetapi juga membuka peluang pengembangan skema insentif baru yang sesuai dengan kebutuhan kawasan industri dan perusahaan di dalamnya.
“Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi fasilitas tersebut, pemerintah berharap kawasan industri semakin mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas manufaktur, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional.