(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mengusulkan penguatan kedudukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin dengan menegaskan bahwa hanya terdapat satu organisasi Kadin yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut diusulkan harus memperoleh persetujuan pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji ketika memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah terhadap RUU Kadin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sarmuji menilai, pengaturan mengenai Kadin perlu memberikan kejelasan dari sisi kelembagaan maupun kedudukannya sebagai organisasi yang menaungi pelaku usaha di Indonesia. Karena itu, pemerintah memandang penting adanya penegasan mengenai keberadaan satu Kadin yang diakui secara resmi.
“Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden,” kata Sarmuji.
RUU Kadin disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang selama ini menjadi landasan hukum organisasi tersebut. Rancangan undang-undang ini mencakup 13 bab dan 43 pasal yang mengatur berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, fungsi, tugas, hingga kewenangan Kadin.
Dalam rancangan tersebut, Kadin ditempatkan sebagai satu wadah yang bersifat mandiri bagi seluruh pelaku usaha. Keanggotaannya mencakup pelaku usaha dari lingkungan badan usaha milik negara, koperasi, dan sektor swasta, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang tidak bernaung dalam organisasi asosiasi.
Sarmuji menjelaskan, penyusunan DIM Pemerintah telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga. Proses tersebut mencakup penelaahan substansi hingga evaluasi terhadap rumusan pasal-pasal yang dinilai masih membutuhkan penyempurnaan.
“Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha,” ujarnya.
Pemerintah Ajukan Penghapusan 163 Ketentuan
Dalam pembahasan RUU Kadin, pemerintah mengusulkan penyempurnaan terhadap 330 butir DIM yang berasal dari rancangan undang-undang usulan DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 butir diusulkan tetap, sementara 163 butir direkomendasikan untuk dihapus.
Selain itu, terdapat 18 butir yang diusulkan mengalami perubahan redaksional, 11 butir direposisi, 17 butir diubah, serta 10 butir lainnya mendapat tambahan substansi baru.
Salah satu alasan pemerintah mengusulkan penghapusan sejumlah ketentuan adalah untuk memberikan keleluasaan kepada Kadin dalam mengatur tata kelola internal organisasinya melalui AD/ART.
Aspek yang berkaitan dengan pengelolaan internal tersebut meliputi mekanisme keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, proses pengambilan keputusan, serta sistem pengelolaan organisasi.
Menurut Sarmuji, ketentuan mengenai tata kelola internal sebaiknya tidak diatur terlalu rinci dalam undang-undang. Dengan demikian, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan sistem pengelolaannya dengan perubahan dan kebutuhan dunia usaha.
“Pengaturan tata kelola internal organisasi perlu memberikan ruang fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sejumlah aspek yang bersifat internal dapat diatur lebih lanjut melalui AD/ART Kadin,” ungkapnya.
Perkuat Kode Etik dan Hubungan Industrial
Di samping mengusulkan penghapusan dan perubahan sejumlah ketentuan, pemerintah juga mengajukan beberapa substansi baru untuk memperkuat peran dan fungsi Kadin.
Materi tambahan tersebut mencakup kewajiban memperoleh persetujuan pemerintah terhadap AD/ART Kadin, penjelasan lebih terperinci mengenai unsur keanggotaan yang meliputi pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha, serta pemberian mandat kepada Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya.
Pemerintah juga mengusulkan penambahan fungsi Kadin dalam membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja. Ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi organisasi dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih baik.
Usulan lainnya berkaitan dengan fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang sedang melakukan pendaftaran badan usaha maupun mengurus perizinan berusaha. Melalui pengaturan tersebut, Kadin diharapkan dapat menjalankan peran yang lebih efektif dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keanggotaan Otomatis Perlu Perhatikan Kemampuan IKM
Dalam pembahasan RUU Kadin, Kementerian Perindustrian juga memberikan sejumlah masukan, khususnya terkait batas kewenangan organisasi dalam menyediakan layanan bagi pelaku usaha.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kewenangan Kadin dalam memberikan jasa penandasahan serta menerbitkan surat keterangan dan rekomendasi. Pemerintah menilai perlu ada batasan yang jelas agar kewenangan tersebut tidak tumpang tindih dengan tugas kementerian dan lembaga lain yang juga memiliki otoritas menerbitkan dokumen serupa, seperti pertimbangan teknis maupun rekomendasi.
Selain itu, Kemenperin menyoroti rencana integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Mekanisme tersebut perlu dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah (IKM).
Kemenperin menegaskan bahwa penerapan keanggotaan otomatis tidak boleh secara langsung membebankan kewajiban pembayaran iuran kepada pelaku usaha. Prinsip ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan usaha, khususnya bagi industri dengan skala usaha terbatas.
Pembahasan DIM Pemerintah terhadap RUU Kadin sendiri telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026. Proses tersebut berlanjut pada 23 Oktober, 27–29 Oktober, 2–4 November, serta 11–12 November 2026.
Dalam pembahasan tahap terakhir, pemerintah melakukan pendalaman terhadap enam isu yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sekaligus menyelesaikan proses finalisasi DIM.
Sarmuji berharap pembahasan bersama DPR RI dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperjelas kedudukan dan kewenangan Kadin, serta memperkuat kontribusi organisasi tersebut dalam mendukung perkembangan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.









