(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan untuk mendukung rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025. Pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan berlangsung pada 2028, dengan Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN yang berlangsung di Kantor Otorita IKN (OIKN) pada 9 Desember 2024, Diana menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah dialokasikan, dan persiapan untuk pemindahan ASN sedang berjalan. Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN senilai Rp89 triliun, dengan progres keseluruhan mencapai 61,7 persen. Progres pembangunan terbagi dalam tiga batch, yaitu:
- Batch 1 (2020–Maret 2023): 40 paket senilai Rp25,1 triliun (95,8 persen).
- Batch 2 (April–November 2023): 31 paket senilai Rp27,6 triliun (75,1 persen).
- Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket senilai Rp36,2 triliun (27,9 persen).
Beberapa infrastruktur utama seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan akan segera diresmikan. Selain pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum juga memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur dasar, termasuk pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi, untuk memastikan kenyamanan ASN dan warga yang pindah ke IKN.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, memberikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara Kementerian Pekerjaan Umum dan berbagai kementerian/lembaga lainnya dalam mendukung penyelesaian IKN. Ia menekankan bahwa IKN bukan sekadar proyek, tetapi merupakan program besar yang memerlukan kolaborasi semua pihak.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi salah satu prioritas nasional, mengingat ancaman kenaikan muka air laut yang mengancam Jakarta. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai langkah strategis untuk masa depan bangsa.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Achir Chaniago, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja, serta Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Reiza Setiawan.
