(Vibizmedia – Padang) Pemerintah pusat mempercepat upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa langkah cepat dan koordinasi lintas daerah diperlukan untuk memulihkan kondisi masyarakat serta infrastruktur yang terdampak.
“Melihat kondisi di lapangan, dibutuhkan respons cepat. Pak Wali juga menyampaikan kebutuhan alat berat, mobil pemadam, hingga tambahan personel untuk membuka akses dan membersihkan permukiman. Kementerian Dalam Negeri akan mengoordinasikan hal ini dengan pemerintah daerah sekitar seperti Jambi, Palembang, dan Pekanbaru,” ujar Bima saat meninjau Perumahan Griya Permata, Tebing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Selasa (2/12/2025).
Menurut Bima, koordinasi tersebut penting untuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah strategis jangka panjang yang didorong pemerintah adalah pembangunan bendungan untuk melindungi kawasan rawan bencana sekaligus mendukung rencana relokasi warga di zona berisiko tinggi.
“Dalam jangka panjang, bendungan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat lebih terlindungi. Kami juga mengapresiasi rencana relokasi yang tengah disiapkan pemerintah daerah,” tuturnya.
Pemulihan di Padang Capai 60 Persen, Dukcapil Cetak Dokumen Warga
Proses pemulihan di Kota Padang, kata Bima, sudah mencapai sekitar 50–60 persen. Ia berharap cuaca mendukung agar percepatan pemulihan berjalan optimal. Pemerintah pusat juga meminta pendataan kerusakan dipercepat untuk memastikan penganggaran bantuan lebih tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri turut memperkuat dukungan administratif dengan menginstruksikan Dukcapil untuk mencetak ulang dokumen kependudukan warga terdampak secara jemput bola.
“KTP dan Kartu Keluarga akan dicetak dan diantarkan langsung ke masyarakat agar mereka bisa segera kembali mengakses layanan publik,” kata Bima.
Ia juga menekankan perlunya kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mencegah potensi penyakit pascabencana. Pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan medis di posko utama maupun titik pelayanan masyarakat.
Pemkot Padang Siapkan 80 Rumah untuk Hunian Sementara
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan sekitar 80 unit rumah sebagai hunian sementara bagi warga yang masih tinggal di pengungsian.
“Kami menyediakan tempat tinggal sementara bagi warga yang tidak bisa terlalu lama berada di pengungsian, baik karena kondisi kesehatan maupun faktor lingkungan,” ujarnya.
Pemkot Padang juga telah mengajukan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat. Pendataan rumah rusak berat, sedang, dan tidak layak huni telah diperintahkan kepada camat dan lurah sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Pendataan ini penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Fadly.
