(Vibizmedia – Jakarta) Penguatan fiskal daerah menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas belanja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komite IV DPD, Senin (22/06), yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.
Menkeu menegaskan, kebijakan fiskal daerah diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui penguatan kemandirian fiskal daerah, khususnya lewat peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Langkah ini didukung dengan penguatan basis data, pemetaan potensi berbasis kewilayahan sesuai karakteristik daerah, serta transformasi tata kelola yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur perpajakan, pengawasan, dan percepatan digitalisasi.
Di sisi belanja, pemerintah mendorong peningkatan kualitas melalui skema transfer ke daerah berbasis kinerja, refocusing anggaran pada program berdampak tinggi, serta penguatan sinergi antara belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan APBD.
Sementara itu, dari aspek pembiayaan, pemerintah mengembangkan berbagai skema inovatif, seperti sinergi pendanaan untuk membuka alternatif pembiayaan, pemanfaatan pembiayaan konsesional sebagai instrumen afirmasi, penggunaan kebijakan berbasis Dana Bagi Hasil sebagai mekanisme pembayaran pinjaman daerah, serta penguatan kerja sama antar daerah dan pengembangan proyek kemitraan pemerintah dengan badan usaha skala kecil.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan, pemerintah juga terus memperkuat kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) melalui reformasi tata kelola. Upaya ini meliputi standardisasi proses transfer ke daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan sinergi fiskal pusat dan daerah, hingga penyusunan kerangka ekonomi makro regional.
Selain itu, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan manajemen risiko fiskal daerah guna menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
Menkeu berharap, melalui berbagai langkah tersebut, kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
