(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh Moody’s Investors Service. Penilaian tersebut mencerminkan ketahanan perekonomian nasional serta kuatnya fundamental struktural Indonesia. Moody’s mendasarkan afirmasi tersebut pada kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Afirmasi ini sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Kondisi fundamental ekonomi nasional hingga saat ini tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39 persen pada kuartal IV-2025, yang menjadi capaian tertinggi sejak pandemi Covid-19, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen sepanjang tahun 2025. Selain itu, defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.
“Terkait perubahan outlook, kami meyakini bahwa perkembangan kebijakan serta penguatan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab berbagai kekhawatiran yang disampaikan,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.
Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, pemerintah telah menuntaskan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s terkait kejelasan kerangka hukum dan kelembagaan lembaga tersebut.
Terkait sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung melalui Danantara. Pemisahan peran pembiayaan ini bertujuan menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara.
Komitmen terhadap kerangka fiskal terus ditegaskan, tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen, serta persetujuan APBN 2026 dengan target defisit 2,68 persen, yang tetap berada di bawah batas 3 persen.
Salah satu program prioritas pemerintah yang didanai melalui optimalisasi APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diposisikan sebagai investasi strategis dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, program tersebut telah didukung oleh 22.091 dapur komunitas yang beroperasi, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja. Seiring dengan itu, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 difokuskan pada pengendalian belanja administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.
Di sektor pasar modal, reformasi struktural juga terus dipercepat melalui koordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Draf regulasi terkait dijadwalkan terbit pada Maret 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat integritas dan tata kelola pasar modal nasional.
Ke depan, pemerintah berkomitmen terus menjaga kredibilitas kebijakan melalui konsistensi fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB, transparansi tata kelola Danantara melalui konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, penguatan reformasi pasar modal, serta peningkatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Seperti yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi faktor penting. Danantara bersama perbankan nasional diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia kepada lembaga-lembaga pemeringkat,” pungkas Haryo Limanseto.
