(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan 87 surveyor untuk melakukan peninjauan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Indonesia Timur, khususnya lima provinsi di Pulau Papua.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, kelayakan sosial ekonomi, serta aspek teknis pembangunan sebagai bagian dari target pembangunan KNMP di Papua pada tahun 2026.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, meminta para surveyor menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diprioritaskan di wilayah timur Indonesia guna mengurangi kesenjangan pembangunan, sekaligus memaksimalkan potensi besar kawasan tersebut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menambahkan bahwa pembangunan KNMP tidak hanya harus cepat, tetapi juga tepat sasaran. Karena itu, setiap lokasi yang diusulkan akan melalui seleksi ketat, meliputi kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkap yang berjalan, serta komitmen pemerintah daerah. Setelah dinyatakan layak, proses akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pengadaan, dengan target pembangunan dimulai sekitar Mei 2026 secara bertahap sesuai kesiapan lokasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sekaligus Ketua Satgas Pembangunan KNMP 2026, Ridwan Mulyana, menjelaskan bahwa tim surveyor memegang peran penting dalam memastikan kesiapan calon lokasi. Pada tahun ini ditargetkan pembangunan 1.000 lokasi KNMP, termasuk prioritas di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Menurutnya, survei harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Selain memastikan status lahan bersih dan jelas, survei juga mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat serta potensi usaha perikanan di tiap wilayah, sehingga pembangunan benar-benar tepat guna dan berkelanjutan.
Koordinator survei sekaligus Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Novi Susetyo Adi, menambahkan bahwa penilaian mencakup demografi, profil ekonomi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga kondisi usaha perikanan seperti aset, operasional penangkapan, struktur biaya, dan peluang pemasaran. Selain itu, tim juga mengevaluasi kondisi fisik lahan, ketersediaan infrastruktur, utilitas, serta potensi risiko bencana untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi nelayan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa pengembangan KNMP tahun 2026 akan menggunakan model kluster yang saling terhubung secara ekonomi. KNMP hub akan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan konsolidasi hasil perikanan dengan fasilitas cold storage, sementara KNMP penyangga menjadi lokasi pengumpulan hasil tangkapan nelayan yang dilengkapi sarana pendaratan dan rantai dingin awal.
Selanjutnya, hasil tangkapan akan terhubung dengan pelabuhan perikanan maupun pelabuhan umum sebagai jalur distribusi ke pasar regional, nasional, hingga ekspor. Model ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menambah nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
