(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi tahapan awal dalam proses perizinan berusaha. Kebijakan ini bertujuan memastikan setiap aktivitas ekonomi selaras dengan tata ruang, sekaligus mencegah potensi konflik lahan yang kerap menghambat investasi.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan KKPR sebagai instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.
Melalui mekanisme ini, pelaku usaha wajib memastikan lokasi dan rencana kegiatan bisnisnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pengajuan KKPR kini dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha hanya perlu mengisi data utama, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), lokasi dan koordinat usaha, luas lahan, serta rencana kegiatan.
Namun, dalam implementasinya, kecepatan layanan sangat bergantung pada ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS. Jika RDTR tersedia, sistem dapat secara otomatis mengonfirmasi kesesuaian ruang. Sebaliknya, jika belum tersedia, proses akan memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui verifikasi manual oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada regulasi, melainkan pada kesiapan data tata ruang di daerah. Masih banyak wilayah yang belum memiliki RDTR terintegrasi, sehingga berpotensi memperlambat realisasi investasi.
Di sisi lain, KKPR juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Pemerintah memastikan bahwa kegiatan usaha tidak berada di kawasan lindung, tidak melanggar peruntukan ruang, serta tidak memicu konflik agraria.
Dalam hal ini, peran Kantor Pertanahan menjadi sangat penting untuk melakukan verifikasi teknis dan memastikan validitas data yang diajukan oleh pelaku usaha.
Penerapan KKPR menandai perubahan pendekatan dalam perizinan, dari yang semula bersifat administratif menjadi berbasis tata ruang dan prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya memperkuat kepastian hukum, mendorong investasi yang berkualitas, serta mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada percepatan penyusunan RDTR dan integrasi sistem digital lintas sektor. Tanpa dukungan tersebut, KKPR berpotensi menjadi hambatan baru dalam proses perizinan.
Bagi pelaku usaha, memahami mekanisme KKPR sejak awal menjadi hal yang penting agar investasi dapat berjalan lancar tanpa kendala di kemudian hari.
