(Vibizmedia – Kolom) Pemerintah Rusia dilaporkan telah lama berupaya membatasi kebebasan internet serta mengurangi dominasi platform teknologi Barat yang memiliki basis pengguna besar di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, kehadiran sebuah super-app baru bernama Max disebut-sebut mulai memungkinkan tercapainya tujuan tersebut.
Max dijelaskan sebagai platform pesan dan e-commerce yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi VK. Aplikasi ini terus diperluas fungsinya, mencakup layanan seperti pemesanan taksi hingga dompet paspor elektronik, dengan konsep yang meniru model super-app seperti WeChat di China.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah, Max dikatakan активно dipromosikan oleh selebritas yang pro terhadap Kremlin sebagai alternatif yang dianggap lebih aman dibandingkan Telegram dan WhatsApp, dua platform pesan yang saat ini dilaporkan menghadapi pembatasan dari otoritas Rusia.
Aplikasi tersebut juga disebut sebagai bagian dari strategi substitusi impor digital Rusia, yang bertujuan menggantikan aplikasi Barat dengan versi lokal. Dalam kerangka ini, Max mengikuti tren pengembangan berbagai platform domestik lain, termasuk layanan berbagi video yang menyerupai YouTube serta toko aplikasi lokal sebagai pengganti Apple dan Android.
Namun demikian, para aktivis privasi data dilaporkan mengkhawatirkan bahwa aplikasi yang tidak menggunakan enkripsi ini dapat menjadi alat utama dalam sistem sensor yang semakin luas. Mereka menilai bahwa pemerintah berpotensi memperoleh akses luas terhadap aktivitas online warga, termasuk membaca pesan pribadi, mengumpulkan data personal, dan mendeteksi penggunaan VPN untuk menghindari pembatasan.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah bahwa perkembangan ini dapat mempercepat fragmentasi internet global menjadi wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh negara dengan sistem otoriter.
Amy Webb, kepala eksekutif Future Today Institute, menyatakan bahwa super-app seperti Max memang menawarkan kemudahan, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai “kuda Troya.” Ia menilai bahwa platform semacam ini dapat menjadi alat pengawasan pemerintah yang terintegrasi dalam satu aplikasi yang digunakan sehari-hari oleh warga.
Dilaporkan bahwa masyarakat Rusia tidak sepenuhnya memiliki kebebasan memilih. Setiap perangkat ponsel baru di Rusia disebut harus telah terpasang Max, sementara akses ke Telegram dan WhatsApp dibatasi. Pemerintah juga dilaporkan melakukan uji coba dengan mematikan akses internet seluler secara berkala untuk menguji sistem “daftar putih” aplikasi dan situs yang disetujui negara, termasuk Max.
VK mengklaim bahwa Max telah memiliki sekitar 100 juta pengguna terdaftar, meskipun angka tersebut disebut sulit diverifikasi. Aplikasi ini dilaporkan telah digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti verifikasi usia saat membeli alkohol, membuat janji medis, hingga akses ke museum. Beberapa universitas bahkan dikatakan mewajibkan penggunaannya untuk mengakses jaringan Wi-Fi. VK juga menyebut bahwa Max akan terus dikembangkan hingga mampu menggantikan fungsi internet secara keseluruhan.
Kemunculan Max dipandang sebagai hasil dari persaingan panjang antara pemerintah Rusia dan perusahaan teknologi asing. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia sempat membuka diri terhadap investasi asing dan menikmati periode kebebasan relatif, termasuk dalam perkembangan internet.
Namun situasi berubah setelah protes anti-pemerintah pada 2011, yang menunjukkan bagaimana blog dan media sosial dimanfaatkan oleh tokoh oposisi seperti Alexei Navalny untuk menggalang dukungan dan mengungkap dugaan korupsi.
Perubahan sikap pemerintah semakin terlihat setelah Edward Snowden tiba di Rusia pada 2013. Presiden Vladimir Putin saat itu disebut menggambarkan internet sebagai “proyek CIA” dan menyatakan perlunya melindungi warga Rusia dari pengaruh teknologi Barat.
Menurut Alena Epifanova dari German Council on Foreign Relations, Rusia memandang bahwa negara-negara Barat memiliki kemampuan besar dalam pengawasan komunikasi digital, sehingga mendorong kebutuhan untuk membangun infrastruktur internet sendiri.
Namun, Rusia disebut menghadapi keterlambatan dibandingkan China, yang telah lebih dulu membangun sistem sensor sejak awal perkembangan internet. Upaya awal Rusia untuk menciptakan alternatif lokal dinilai kurang berhasil, termasuk kegagalan sistem operasi mobile, mesin pencari, dan produsen smartphone domestik.
Invasi ke Ukraina pada 2022 dilaporkan menjadi momentum percepatan dalam membangun sistem kontrol digital yang lebih ketat. Pemerintah Rusia saat itu memblokir berbagai platform Barat seperti Facebook dan Instagram, sementara masyarakat beralih ke VPN serta tetap menggunakan Telegram dan WhatsApp untuk mengakses informasi independen.
Peluncuran Max pada Maret tahun lalu disebut sebagai titik balik penting. Dalam pertemuan dengan pelaku bisnis, Presiden Putin dilaporkan menyatakan bahwa perusahaan IT asing yang masih beroperasi di Rusia perlu disingkirkan. Pemerintah kemudian memperketat pembatasan terhadap WhatsApp dan Telegram dengan alasan keamanan dan kepatuhan hukum.
Sejak saat itu, Max dipromosikan secara luas melalui berbagai saluran, termasuk media massa, iklan publik, serta dukungan figur publik. Antarmuka aplikasi ini disebut sangat mirip dengan Telegram, hingga ke detail visual seperti font dan ikon. Pengembangnya juga menyatakan rencana untuk menambahkan fitur pembayaran serta integrasi layanan lain seperti gim, belanja, pengiriman makanan, dan layanan kesehatan.
Lev Gershenzon, mantan eksekutif Yandex, menyatakan bahwa tujuan jangka panjang dari aplikasi semacam ini adalah menciptakan sistem di mana warga tidak dapat berfungsi sepenuhnya tanpa menggunakannya.
Penolakan dari sebagian masyarakat tetap terjadi. Sejumlah mahasiswa di Universitas Tyumen dilaporkan menandatangani petisi menolak kewajiban penggunaan Max untuk akses Wi-Fi kampus. Seorang guru juga menyebut bahwa meskipun sempat mencoba menolak, ia akhirnya kesulitan menjalankan aktivitas pendidikan tanpa aplikasi tersebut.
Dalam situasi darurat, seperti serangan drone, informasi kepada orang tua murid dilaporkan disampaikan melalui Max, sehingga mereka yang tidak menggunakan aplikasi tersebut harus dihubungi secara manual.Di tingkat masyarakat, perdebatan mengenai penggunaan Max juga terjadi, termasuk dalam komunitas perumahan. Beberapa warga disebut tetap menggunakan WhatsApp melalui VPN untuk membahas urusan sehari-hari.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga muncul, meskipun jarang, termasuk dari media yang biasanya pro-Kremlin. Dalam salah satu laporan, disebutkan adanya pandangan bahwa pemerintah mungkin meremehkan kemampuan masyarakat untuk memahami kebijakan tersebut.
Pelaku bisnis juga dilaporkan mengkhawatirkan bahwa konsolidasi layanan digital dalam satu platform dapat menghambat inovasi serta mengurangi daya saing Rusia di tingkat global. Selain itu, langkah ini dinilai berpotensi menjadi contoh bagi negara lain dengan sistem pemerintahan serupa.
Amy Webb menyatakan bahwa pendekatan yang diambil Rusia cenderung mengandalkan kontrol yang kuat, yang meskipun efektif dalam membatasi komunikasi, dapat berdampak negatif terhadap perkembangan teknologi jangka panjang.
Penolakan juga muncul dari kalangan militer, khususnya tentara yang bertugas di Ukraina, yang mengandalkan Telegram untuk komunikasi operasional. Salah satu tentara bahkan memperingatkan konsekuensi dari kebijakan tersebut melalui pesan video.Sebagai respons, pemerintah Rusia dilaporkan memberikan pengecualian sementara bagi tentara untuk tetap menggunakan Telegram.
