(Vibizmedia – Jakarta) Perekonomian global pada 2026 diproyeksikan melambat, di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi dan meningkatnya ketidakpastian. Eskalasi tensi geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, turut memicu volatilitas di pasar komoditas dan keuangan global serta mengganggu rantai pasok.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Probabilitas resesi Indonesia pada April 2026 diperkirakan berada di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk merespons dinamika global yang penuh ketidakpastian.
“Seluruh langkah dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Susiwijono, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kuliah umum bertajuk *Strategi Ekonomi Indonesia di Tengah Volatilitas Geopolitik Guna Penguatan Ketahanan Nasional* di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Kamis (30/04).
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah cepat melalui pemberian insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku strategis seperti LPG dan plastik. Selain itu, deregulasi dan percepatan perizinan juga terus dilakukan guna mendorong investasi. Pemerintah pun tengah merampungkan berbagai regulasi pendukung untuk menjaga stabilitas pasokan dan produksi.
Di sisi lain, daya beli masyarakat tetap dijaga melalui stabilisasi harga energi strategis, serta penguatan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi.
Untuk memperkuat respons kebijakan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
“Satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah pengambilan keputusan strategis secara kolektif dengan mempertimbangkan risiko bagi kepentingan nasional,” jelasnya.
Menutup paparannya, Susiwijono menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta memastikan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
