(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Special AEC Council Meeting on the Middle East Crisis yang digelar secara virtual, Rabu (30/4).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas dampak krisis di Timur Tengah terhadap perekonomian regional. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara ASEAN, terutama di sektor energi, pangan, dan rantai pasok, guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk merespons tekanan global yang semakin meningkat, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga risiko terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga.
Indonesia juga mendorong langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, serta penguatan mekanisme cadangan energi. Selain itu, percepatan implementasi berbagai inisiatif regional seperti ASEAN Power Grid (APG), ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), dan Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) dinilai penting untuk mengurangi kerentanan ASEAN terhadap guncangan eksternal.
Di sektor pangan, Indonesia menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya biaya logistik dan fluktuasi harga pupuk. Optimalisasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), disertai penguatan koordinasi dan sistem respons kawasan, menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi kelompok rentan.
Lebih lanjut, Indonesia juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan rantai pasok melalui peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, serta diversifikasi sumber pasokan energi, termasuk pengembangan bahan bakar alternatif dengan memanfaatkan potensi masing-masing negara.
“Upaya ini perlu didukung dengan penguatan fasilitasi perdagangan, termasuk optimalisasi ASEAN Single Window, guna memastikan kelancaran arus barang dan menjaga daya saing kawasan,” jelas Airlangga.
Sejalan dengan hal tersebut, para Menteri ASEAN dalam Joint Statement menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan melalui kerja sama yang lebih erat, menjaga keterbukaan perdagangan, serta memastikan respons kebijakan yang terkoordinasi, terukur, dan berbasis aturan demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh para menteri dan perwakilan negara ASEAN lainnya, termasuk dari Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam.
Turut mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby Chriss Siagian dari Kemenko Perekonomian.
