(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Berbagai dinamika, mulai dari eskalasi konflik geopolitik hingga gangguan rantai pasok dunia, memberi tekanan terhadap kinerja industri dan stabilitas ekonomi. Dalam situasi ini, pemerintah menempuh strategi terintegrasi agar perekonomian tetap tumbuh dan tangguh.
Sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, menjadi salah satu pilar utama dalam menopang pertumbuhan. Kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, investasi, dan ekspor menjadikan sektor ini berperan strategis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Pada 2025, industri pengolahan tumbuh 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen—menjadi sinyal positif bagi penguatan struktur ekonomi ke depan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa ketidakpastian global saat ini perlu diantisipasi secara serius, mengingat dampaknya dapat berlangsung dalam beberapa bulan ke depan dan memengaruhi berbagai sektor.
“Ketidakpastian global saat ini sangat tinggi, terutama dengan berbagai konflik yang terjadi. Dampaknya bisa berlanjut dan memengaruhi banyak sektor ekonomi,” ujar Susiwijono dalam acara Business Indonesia Forum: Indonesia Emas 2045, Manufaktur Harus Jadi Panglima, Kamis (30/04).
Ia menjelaskan, sektor industri pengolahan menjadi salah satu yang paling terdampak, terutama akibat gangguan rantai pasok global. Keterbatasan bahan baku, kenaikan biaya produksi, serta hambatan logistik berpotensi menekan kinerja industri, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah terus mengambil langkah strategis guna menjaga keberlanjutan aktivitas industri. Salah satunya melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi program prioritas serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dan investor.
“Melalui satgas ini, koordinasi tidak hanya dilakukan di level kebijakan, tetapi juga menyentuh kepentingan ekonomi secara langsung. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri dapat segera diselesaikan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi, termasuk kemudahan akses bahan baku dan penyesuaian kebijakan impor guna menjaga kelangsungan produksi. Pemantauan terhadap sektor industri yang terdampak juga terus dilakukan agar respons kebijakan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas, khususnya dalam menjaga inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan untuk mendukung aktivitas ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Upaya ini diharapkan mampu menjaga iklim usaha tetap kondusif serta mendorong investasi di sektor manufaktur.
“Dinamika global saat ini berdampak luas terhadap industri manufaktur, baik dari sisi bahan baku maupun produksi. Gangguan rantai pasok harus diantisipasi bersama karena dapat berimbas pada inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat,” pungkas Susiwijono.
