(Vibizmedia-Nasional) Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat pada awal 2026. Namun di tengah kenaikan nominal tersebut, rasio utang terhadap ukuran ekonomi nasional justru menunjukkan perbaikan, mencerminkan tetap terjaganya kapasitas ekonomi Indonesia dalam mengelola pembiayaan pembangunan.
Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia hingga akhir Maret 2026 mencapai US$433,4 miliar atau setara sekitar Rp7.669 triliun (kurs Rp17.695 per dolar AS). Nilai ini meningkat 0,8% dibanding posisi akhir Desember 2025 yang sebesar US$431,7 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyebut pertumbuhan ULN Indonesia pada triwulan I-2026 masih terkendali meski mengalami perlambatan.
“Posisi ULN Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar US$433,4 miliar atau secara tahunan tumbuh 0,8%, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 sebesar 1,9%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Rasio Utang Membaik, Mayoritas Berjangka Panjang
Meski jumlah utang meningkat, indikator kesehatan utang menunjukkan tren positif. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,5% pada triwulan I-2026, dibandingkan 30% pada akhir 2025.
Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi masih mampu mengimbangi peningkatan utang, sehingga risiko terhadap stabilitas makroekonomi relatif terjaga.
Dari sisi struktur, ULN Indonesia juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 85,4% dari total utang, yang dinilai lebih aman karena mengurangi tekanan pembayaran dalam jangka pendek.
Utang Pemerintah Naik, Fokus ke Kesehatan dan Pendidikan
ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar pada triwulan I-2026 atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year on year/yoy). Meski meningkat, lajunya lebih rendah dibanding pertumbuhan 5,5% pada triwulan IV-2025.
Menurut BI, perkembangan ini dipengaruhi masuknya modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap kuatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Pemerintah memanfaatkan pembiayaan utang luar negeri untuk mendukung berbagai sektor prioritas nasional. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penerima terbesar dengan porsi 22,1%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,2%), pendidikan (16,2%), konstruksi (11,5%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%).
Hampir seluruh utang pemerintah bersifat jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99%, mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih stabil.
Utang Swasta Menurun
Di sisi lain, ULN sektor swasta justru mengalami penurunan. Pada triwulan I-2026, posisi utang luar negeri swasta turun menjadi US$191,4 miliar, dari sebelumnya US$194,2 miliar pada akhir 2025.
Penurunan terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan, yang masing-masing mengalami kontraksi 3,6% dan 1,3% secara tahunan.
Kontributor terbesar ULN swasta berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan total kontribusi mencapai 80,4% dari keseluruhan ULN swasta.
Stabilitas Tetap Dijaga
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna menjaga struktur utang tetap sehat dan produktif.
Pemanfaatan ULN, menurut BI, akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sembari meminimalkan berbagai risiko terhadap stabilitas ekonomi.
