(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5), guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Rapat tersebut menyoroti langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus memperkuat posisi devisa negara agar tetap berputar di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah telah melaporkan kesiapan pelaksanaan kebijakan DHE kepada Presiden. Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan skema ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Menurut Airlangga, berbagai instrumen regulasi pendukung kini sedang diselesaikan agar implementasi berjalan sesuai jadwal. Regulasi tersebut mencakup aturan dari kementerian terkait, otoritas moneter, hingga fiskal dan ditargetkan rampung sebelum 1 Juni.
Pemerintah juga bergerak cepat melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar dunia usaha memahami arah kebijakan baru ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepastian bisnis dan memastikan transisi kebijakan berlangsung mulus.
Terkait pelaksanaan ekspor melalui Danantara, Airlangga menegaskan bahwa investor asing tidak perlu khawatir. Ia memastikan aktivitas ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah beroperasi.
“Seluruh ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing. Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelas Airlangga.
Di tengah dinamika global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional. Salah satunya adalah keberlanjutan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan serta berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas pada kuartal kedua tahun ini.
Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, kelancaran ekspor nasional, dan penguatan cadangan devisa. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.
