(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi berhenti pada posisi sebagai pasar besar dalam ekonomi digital. Sebaliknya, Indonesia harus mampu tampil seekonobagai pencipta nilai sekaligus pemain utama dalam membentuk arah ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Menurut Meutya, besarnya skala ekonomi digital nasional perlu diimbangi dengan kemampuan menjaga agar nilai ekonomi tetap berputar di dalam negeri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.
“Menghubungkan masyarakat relatif lebih mudah. Tantangan yang jauh lebih kompleks dan bernilai adalah menghubungkan sistem serta mengonversi pertumbuhan tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah fase ketika Asia Tenggara tidak lagi sekadar menjadi pasar, tetapi ikut membentuk ekonomi digital global,” ujarnya dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai Indonesia memiliki fondasi kuat untuk memimpin transformasi digital di kawasan. Dengan populasi mencapai 281 juta jiwa—hampir 40 persen dari total penduduk ASEAN—serta lebih dari 220 juta pengguna internet, Indonesia saat ini menjadi ekonomi digital terbesar di kawasan dengan nilai sekitar 100 miliar dolar AS.
Namun demikian, Meutya mengingatkan bahwa besarnya angka tersebut belum tentu mencerminkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.
“Nilai ekonomi digital Indonesia memang besar, hampir sepertiga dari total kawasan. Tetapi angka itu tidak otomatis berarti kekuatan jika tidak mampu kita kelola dengan baik,” katanya.
Untuk itu, pemerintah mendorong strategi retensi nilai (value retention) agar manfaat ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh platform global, melainkan juga memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa transformasi digital harus berdampak langsung pada sektor riil, termasuk UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
“Nelayan kini bisa menjual hasil tangkapannya langsung ke pasar melalui platform digital dengan pendapatan yang lebih optimal. Pelaku usaha kecil pun dapat menjangkau konsumen lebih luas tanpa kehilangan sebagian besar margin kepada perantara,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Meutya juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam membangun infrastruktur publik digital melalui QRIS yang kini menjadi contoh interoperabilitas sistem pembayaran di kawasan ASEAN.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi digital regional.
Di sisi lain, Indonesia bersama negara-negara ASEAN tengah mendorong penyelesaian Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang ditargetkan dapat meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan dari sekitar 300 miliar dolar AS saat ini menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.
Meutya menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar tercermin dalam angka-angka industri teknologi.
“Pada akhirnya, nilai tertinggi dari teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, bukan pada teknologinya semata, tetapi pada bagaimana teknologi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
