(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek Land Development Laboratory (LANDLAB) yang telah berjalan selama satu tahun.
Evaluasi ini bertujuan memastikan kerja sama tersebut mampu melahirkan kebijakan pertanahan yang aplikatif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem administrasi pertanahan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga pada implementasi rekomendasi agar dapat menjadi kebijakan publik yang berdampak luas.
“Tujuan kita bukan sekadar menilai kegiatan yang telah dilakukan, tetapi memastikan bahwa seluruh pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi dari LANDLAB dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Ossy saat membuka Joint Coordinating Committee (JCC) ke-2 proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan, penguatan tata kelola pertanahan merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, dibutuhkan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Proyek LANDLAB sendiri merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, dan JICA dalam bentuk bantuan teknis yang berlangsung pada 28 April 2025 hingga 27 April 2028.
Program ini difokuskan pada tiga kelompok kerja teknis (technical working group/TWG), yaitu pengamanan tanah untuk pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Dalam satu tahun pelaksanaannya, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, seperti pengadaan tanah untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT), pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah.
Melalui ketiga kelompok kerja tersebut, LANDLAB diharapkan mampu menghasilkan kebijakan berbasis data, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, tim ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sektor pertanahan di Indonesia.
Menurutnya, capaian yang diraih merupakan hasil dari komitmen bersama dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko, menilai pelaksanaan LANDLAB selama tahun pertama menunjukkan perkembangan yang positif di setiap kelompok kerja teknis.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus terjalin sepanjang pelaksanaan proyek.
Takeda berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mendukung keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
