(Vibizmedia – Bali) Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Hal ini disampaikan dalam The 20th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference di Bali, Jumat (31/7).
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa kebijakan moneter berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memulihkan kepercayaan pasar. Namun, penyesuaian suku bunga memiliki dampak terhadap pertumbuhan, sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang menopang daya beli masyarakat serta kebijakan makroprudensial untuk menjaga likuiditas dan penyaluran kredit.
Di sisi fiskal, pemerintah menempuh berbagai langkah seperti menjaga stabilitas harga energi dan pangan, menjalankan program prioritas, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB. Subsidi energi juga tetap dipertahankan guna menjaga daya beli dan stabilitas inflasi.
Juda menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum ini berperan dalam mengantisipasi risiko, merumuskan respons kebijakan terpadu, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global.
Ia menambahkan, koordinasi kebijakan yang solid telah memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, inflasi tetap terkendali dalam kisaran target, defisit fiskal semester I berada di 0,76 persen terhadap PDB, cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit tercatat 12,67 persen.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
