(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui program kesehatan, perlindungan sosial, hingga penyediaan hunian layak dan terjangkau.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Salah satu program yang disoroti adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Prabowo menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang. Pada 2025, tercatat 70,2 juta peserta, sementara hingga akhir Juni 2026 jumlah peserta mencapai 59,5 juta orang, dengan sebagian masyarakat mengikuti pemeriksaan pada kedua periode.
“Program cek kesehatan gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi,” ujar Prabowo.
Saat ini, layanan CKG telah tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Prabowo, 20 rumah sakit umum daerah baru telah selesai dibangun dan kini beroperasi. Negara juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.
“JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” katanya.
Digitalisasi Bansos Pangkas Proses hingga Hitungan Menit
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah mempercepat digitalisasi agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi, dengan lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar.
Prabowo menilai digitalisasi mampu menghilangkan berbagai biaya dan proses administratif yang sebelumnya menjadi beban masyarakat miskin.
Ia mencontohkan, sebelumnya keluarga tidak mampu dapat mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, hingga kehilangan waktu kerja. Kini proses pendaftaran dapat dilakukan secara gratis.
Tidak hanya biaya yang ditekan, proses verifikasi kelayakan yang sebelumnya dapat berlangsung 75 hingga 200 hari kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan menit atau jam.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Hampir 100 Ribu Rumah melalui FLPP
Kehadiran negara juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa hunian.
Hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau hampir 100 ribu rumah.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak dan terjangkau.
Bagi Prabowo, berbagai program tersebut bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan bagian dari makna keberadaan negara bagi rakyat.
“Republik ini tidak didirikan agar negara sekadar ada, republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri, agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya,” tandas Prabowo.
Negara Tak Sekadar Ada, Prabowo: Rakyat Harus Merasa Pemerintah Ada di Sampingnya
Melalui program kesehatan gratis, jaminan kesehatan, digitalisasi bantuan sosial, hingga akses perumahan, pemerintah menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
