(Vibizmedia – Jakarta) Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai risiko yang berasal dari kondisi global, mulai dari konflik geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, hingga suku bunga global yang masih berada pada level tinggi.
Meski demikian, prospek pertumbuhan ekonomi domestik dinilai tetap positif. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,8 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,1 persen pada 2027.
Kinerja ekonomi Indonesia pada semester I 2026 juga menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen secara kumulatif (ctc), menjadi pertumbuhan tertinggi untuk periode semester I dalam 13 tahun terakhir. Inflasi juga tetap terkendali pada level 2,88 persen, masih berada dalam sasaran pemerintah.
Dari sisi investasi, realisasi investasi hingga semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga.
Sentimen positif tersebut juga tercermin dari lembaga pemeringkat internasional. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan prospek stabil. Sementara itu, Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil terhadap penerbitan Panda Bond.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator domestik juga menunjukkan kondisi yang relatif kuat.
“Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65 persen di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).
Aktivitas Ekonomi Terus Menguat
Penguatan ekonomi juga terlihat dari aktivitas sektor riil. Penjualan mobil meningkat 33,3 persen (yoy), konsumsi listrik tumbuh 10,8 persen (yoy), sedangkan penjualan semen meningkat 13,5 persen (yoy).
Di sektor keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 tumbuh 10,21 persen (yoy), sementara penyaluran kredit meningkat 12,67 persen (yoy).
Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi yang melesat 24,9 persen (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 1,05 persen pada Juni 2026.
Ketahanan eksternal Indonesia juga masih terjaga. Cadangan devisa mencapai USD145,3 miliar, setara dengan pembiayaan sekitar 5,5 bulan impor.
Neraca perdagangan juga mencatat surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika ekonomi global, nilai tukar rupiah turut menguat 0,69 persen dalam sepekan terakhir, mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional yang tetap terjaga.
Pemerintah juga terus memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” kata Airlangga.
Kebijakan Transformasi Ekonomi
Sejumlah kebijakan prioritas pemerintah juga menunjukkan perkembangan dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional.
Program B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Selain itu, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking.
Pemerintah juga telah mendirikan Bank Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai mencapai USD20 miliar.
Di sisi lain, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dinilai positif oleh S&P Ratings karena dapat mendukung upaya pemerintah mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.
Reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal juga terus didorong. Pemerintah telah mengimplementasikan 25 perjanjian perdagangan internasional, sementara konsolidasi dan efisiensi BUMN terus dilakukan, termasuk dengan menutup 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027
Memasuki 2027, pemerintah bersama DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, dengan inflasi dijaga pada level 2,5 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada kisaran 4,3–4,87 persen.
Memperkuat Mesin Pertumbuhan Berbasis Transformasi
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengarahkan perekonomian 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif sekaligus berkelanjutan.
Sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi akan terus dikembangkan, termasuk digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan artifisial (AI).
Pada saat yang sama, pemerintah akan merevitalisasi sektor-sektor yang memiliki daya tahan tinggi seperti pertanian dan energi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan bursa komoditas mineral yang dapat menjadi acuan Indonesia Reference Price.
Daya saing investasi dan ekspor juga akan diperkuat melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Arah kebijakan tersebut akan didukung bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis pertumbuhan, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta percepatan investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta.
Seluruh strategi tersebut akan ditopang empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.
Perlindungan Sosial Tetap Diperkuat
Di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial pada 2027. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah akan memprioritaskan penguatan ketahanan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pada 2027.
“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Haryo.
