(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional agar mampu menghadapi tekanan global sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi, merata, dan berkelanjutan. Ketidakpastian geopolitik, perang dagang, serta tekanan terhadap sektor energi dan logistik membuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan semakin dibutuhkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif sepanjang semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,45 persen, yang disebutnya sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan menempatkan Indonesia di antara negara-negara G20 dengan pertumbuhan yang relatif kuat.
“Semester I ini kita tumbuh 5,45%, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6% di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech dalam SUAR Forum 2026 di Kabupaten Tangerang, Jumat (21/8/2026).
Apa Itu SUAR Forum?
SUAR Forum merupakan forum diskusi yang digagas oleh SUAR.id, platform media yang didirikan oleh jurnalis senior Sutta Dharmasaputra. Forum ini menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, kebijakan publik, dan masa depan Indonesia.
Berbeda dengan forum yang hanya berorientasi pada penyampaian kebijakan, SUAR Forum diarahkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan perspektif antara pembuat kebijakan dengan pelaku ekonomi. Kehadiran unsur pemerintah, korporasi, investor, dan akademisi memungkinkan berbagai isu nasional dibahas dari sisi kebijakan sekaligus implementasinya di lapangan.
SUAR Forum 2026 menjadi salah satu wadah untuk mendiskusikan bagaimana Indonesia dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perubahan lanskap global. Karena itu, kehadiran Menko Airlangga sebagai pembicara utama menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan strategi menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Dalam forum tersebut, Airlangga mengingatkan bahwa tantangan eksternal masih cukup kompleks. Konflik geopolitik, dinamika di kawasan Selat Hormuz, hingga perang dagang berpotensi memengaruhi arus perdagangan, investasi, harga energi, dan biaya logistik dunia.
Namun, di tengah kondisi tersebut, fundamental fiskal Indonesia dinilai tetap terjaga. Pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan belanja negara meningkat 18,2 persen. Defisit anggaran pun masih berada pada level 0,91 persen terhadap PDB.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Sasaran tersebut akan disertai dengan target inflasi 2,5 persen, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp671,2 triliun dengan defisit sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Target makroekonomi tersebut juga dibarengi sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30–4,87 persen, tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, serta rasio gini 0,362–0,367.
Untuk meningkatkan pertumbuhan dari 5,45 persen menuju 6 persen, menurut Airlangga, Indonesia membutuhkan tambahan sumber pertumbuhan dari sejumlah sektor strategis.
Investasi menjadi salah satu kunci. Pertumbuhannya harus lebih cepat daripada pertumbuhan PDB dan diarahkan pada proyek yang menghasilkan nilai tambah tinggi serta mampu menciptakan keterkaitan dengan rantai pasok domestik.
Selain investasi, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, penguatan ekspor bernilai tambah, serta efisiensi sistem logistik juga menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Enam Mesin Pertumbuhan Baru
Pemerintah saat ini mengembangkan enam mesin pertumbuhan baru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertama, hilirisasi dan upstreaming yang telah menghasilkan 26 proyek groundbreaking. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat industri nasional.
Kedua, swasembada energi, antara lain melalui penerapan biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus menciptakan permintaan baru terhadap komoditas domestik.
Ketiga, pengembangan ekosistem bulion dan bank emas. Ekosistem tersebut saat ini mengelola sekitar 179 ton emas dengan nilai mencapai Rp360 triliun.
Keempat, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.
Kelima, digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan artifisial (AI) yang dipandang sebagai sektor penting dalam membangun sumber pertumbuhan baru berbasis teknologi.
Keenam, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
SDM dan Pembiayaan Jadi Penopang
Pemerintah juga memperkuat sisi sumber daya manusia dan akses pembiayaan. Salah satunya melalui program magang yang menyasar 150 ribu lulusan, sementara jumlah peserta vokasional ditargetkan mencapai 250 ribu.
Akses pembiayaan bagi pelaku usaha juga terus diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah secara khusus memberikan perhatian kepada pelaku usaha perempuan melalui penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18 persen menjadi 8 persen untuk pembiayaan Rp0 hingga Rp15 juta.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus memperluas basis pelaku ekonomi produktif.
Diplomasi Ekonomi dan Pasar Global
Dari sisi perdagangan, pemerintah terus memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan internasional. Indonesia saat ini telah memiliki 25 perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi, sementara 13 perjanjian lainnya masih berada dalam tahap perundingan.
Selain membuka akses pasar, perjanjian perdagangan juga diharapkan mampu menarik investasi dan mengintegrasikan industri Indonesia ke dalam rantai pasok global.
Indonesia juga terus melanjutkan proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hingga saat ini, Indonesia telah menyampaikan laporan untuk 20 dari 24 bab dengan progres sekitar 75 persen.
Menurut Airlangga, berbagai agenda tersebut tidak dapat dijalankan pemerintah sendirian. Diperlukan pendekatan Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harus bekerja bersama-sama, sehingga dengan bekerja bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders. Jadi dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Karena kalau kita memang ingin negara kita ini maju dan sejahtera, kita harus tumbuh lebih tinggi,” pungkas Airlangga.
Forum tersebut turut dihadiri Managing Director Sinarmas Saleh Husin, Menteri Luar Negeri periode 2014–2024 Retno Marsudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Yahya Setiaatmadja, Founder dan Editor in Chief SUAR.id Sutta Dharmasaputra, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, serta sejumlah pimpinan dunia usaha, investor, dan akademisi.
Dengan mempertemukan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi dalam satu ruang dialog, SUAR Forum dapat menjadi bagian dari ekosistem diskusi publik yang mendorong pertukaran gagasan mengenai arah perekonomian Indonesia. Di tengah target pertumbuhan menuju 6 persen, forum semacam ini semakin penting untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya kuat di tingkat perencanaan, tetapi juga memperoleh masukan dari dunia usaha dan masyarakat yang menjalankannya.
