(Vibizmedia – Economy & Business) Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 sebagai salah satu fondasi untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, tantangan utama pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan penerimaan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam UBS Indonesia Macro Tour di Jakarta, Senin (31/8).
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” ujar Suahasil.
Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang telah disampaikan kepada DPR RI pada 14 Agustus 2026, pendapatan negara ditargetkan tumbuh 6,8 persen. Sementara penerimaan perpajakan diproyeksikan meningkat 12,1 persen dibandingkan outlook 2026.
Menurut Suahasil, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut tergolong baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan sekitar 9 persen sehingga penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi.
Penguatan penerimaan juga dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan. Implementasi Coretax menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas administrasi sekaligus kepatuhan wajib pajak. Pemerintah berharap penyempurnaan sistem tersebut terus meningkatkan penerimaan pada 2027.
Selain itu, pemerintah berupaya memperluas basis pajak melalui pengembangan sektor-sektor produktif. Hilirisasi mineral dan industri pertambangan dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas basis ekonomi sekaligus perpajakan Indonesia.
Di sisi belanja, RAPBN 2027 menetapkan anggaran sebesar Rp4.097,2 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026. Pemerintah akan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi dukungan terhadap program prioritas, termasuk perlindungan sosial, belanja pegawai, operasional pemerintahan, dan transfer ke daerah.
“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” katanya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 berada di level 2,4 persen terhadap PDB. Angka tersebut dirancang untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan APBN tetap mampu menjalankan fungsi pembangunan.
Adapun target pertumbuhan 6 persen diharapkan ditopang konsumsi masyarakat sekitar 5,4 persen, konsumsi pemerintah 5,6 persen, investasi sedikitnya 7 persen, serta ekspor 7,5 persen.
Pemerintah menilai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan, dan efisiensi belanja menjadi kunci agar APBN 2027 tetap sehat sekaligus efektif mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
