(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia terus membuka pintu bagi kerja sama teknologi dengan Amerika Serikat, mulai dari pengembangan kecerdasan artifisial (AI) hingga upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak. Keterbukaan tersebut, bagaimanapun, tidak berarti Indonesia menyerahkan begitu saja arah perkembangan teknologi kepada pasar global. Pemerintah menegaskan bahwa inovasi harus berjalan beriringan dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, keamanan infrastruktur, dan perlindungan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joy Sakurai, di Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan digital kedua negara, termasuk pengembangan kecerdasan artifisial serta kebijakan pelindungan anak di ruang digital.
Bagi Indonesia, kedua isu tersebut memiliki arti penting. AI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama membawa risiko baru. Sementara itu, semakin luasnya penggunaan internet oleh anak membuat pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak mengorbankan keselamatan dan tumbuh kembang generasi muda.
AI: Inovasi Tetap Harus Berjalan dalam Koridor Aturan
Meutya Hafid menegaskan bahwa keterbukaan terhadap teknologi global harus disertai dengan tata kelola yang memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku industri.
“Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman,” ujar Meutya dalam pertemuan tersebut.
Dalam bidang kecerdasan artifisial, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang menggunakan pendekatan berbasis risiko. Artinya, tidak seluruh penggunaan AI akan diperlakukan dengan aturan yang sama. Tingkat pengawasan akan disesuaikan dengan potensi dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut.
Pemerintah merancang klasifikasi mulai dari risiko yang tidak dapat ditoleransi, risiko tinggi, hingga risiko rendah. Implementasinya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor melalui regulasi sektoral.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena adopsi AI di Indonesia berkembang sangat cepat, terutama di kalangan generasi muda.
Menurut pemerintah, regulasi bukan dimaksudkan untuk menghambat inovasi. Sebaliknya, kepastian mengenai batas-batas penggunaan AI diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.
“Peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi kecerdasan artifisial yang sangat tinggi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kami menghadirkan regulasi berbasis risiko bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap teknologi,” kata Meutya.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berupaya mencari keseimbangan antara dua kepentingan: menjaga momentum inovasi sekaligus mencegah teknologi berkembang tanpa kendali.
Pelindungan Anak Menjadi Bagian Penting Tata Kelola Digital
Selain AI, isu yang tidak kalah strategis adalah keselamatan anak di ruang digital.
Perkembangan teknologi telah membuat internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Namun, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia, pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga penggunaan teknologi dan desain platform yang dapat mendorong kecanduan.
Karena itu, pemerintah Indonesia mulai menggeser pendekatan pelindungan anak dari sekadar pengawasan konten menuju regulasi yang menempatkan platform digital sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab utama.
Landasan pentingnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang berlaku sejak 6 Maret 2026. Permen tersebut mengatur antara lain klasifikasi profil risiko produk, layanan dan fitur digital, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penilaian mandiri, verifikasi, mitigasi risiko, pengawasan, pengaduan, sanksi administratif, serta kewajiban menyediakan fitur yang ramah anak.
Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan keluarga atau sekolah. Perusahaan teknologi yang menyediakan ruang digital juga dituntut bertanggung jawab terhadap dampak produk dan layanan mereka terhadap anak.
Bukan Sekadar Melarang Anak Menggunakan Internet
Salah satu karakter utama kebijakan Indonesia adalah penggunaan pendekatan berbasis risiko dan usia.
Pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak dapat memiliki akun secara mandiri pada platform digital yang masuk kategori berisiko tinggi. Implementasi kebijakan tersebut mulai dilakukan secara bertahap pada 28 Maret 2026, termasuk terhadap sejumlah platform besar seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Namun, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai larangan menyeluruh terhadap penggunaan teknologi oleh anak.
Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan anak memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki ruang digital yang memiliki tingkat risiko lebih kompleks. Karena itu, batas usia dan kewajiban platform ditentukan berdasarkan profil risiko masing-masing layanan.
Pendekatan ini berbeda dengan gagasan untuk menutup seluruh akses anak terhadap internet. Anak tetap dapat memperoleh manfaat teknologi untuk pendidikan, kreativitas, komunikasi, dan pengembangan keterampilan, tetapi akses terhadap layanan dengan risiko tinggi dibatasi lebih ketat.
Platform Dituntut Mengubah Desain Produk
Hal penting lain dalam kebijakan baru tersebut adalah perubahan cara pandang terhadap tanggung jawab perusahaan teknologi.
Pelindungan anak tidak cukup dilakukan dengan memasang peringatan usia atau meminta orang tua mengawasi aktivitas anak. Platform juga didorong untuk melakukan perubahan pada desain produk dan fitur mereka.
Dalam penilaian risiko PP TUNAS, pemerintah antara lain memperhatikan potensi paparan terhadap konten berbahaya, fitur komunikasi, perlindungan data pribadi anak, sistem verifikasi usia, moderasi konten, parental control, hingga desain yang berpotensi menimbulkan adiksi.
Bahkan, rancangan aturan teknis tersebut memasukkan aspek seperti infinite scrolling, desain yang sangat imersif, dan fitur yang mendorong pengguna terus berada di dalam platform sebagai bagian dari pertimbangan risiko adiksi.
Artinya, pemerintah tidak hanya bertanya apakah sebuah platform memiliki konten berbahaya, tetapi juga bagaimana arsitektur digitalnya dirancang dan bagaimana desain tersebut memengaruhi perilaku anak.
Pendekatan ini merupakan perubahan penting dalam kebijakan ruang digital Indonesia.
Tanggung Jawab Tidak Hanya Dibebankan kepada Orang Tua
Selama ini, persoalan keamanan anak di internet kerap dikembalikan kepada orang tua. Orang tua diminta mengawasi penggunaan gawai, mengaktifkan parental control, membatasi waktu layar, dan memastikan anak tidak berinteraksi dengan orang asing.
Semua langkah tersebut tetap penting. Namun pemerintah kini menekankan bahwa orang tua tidak seharusnya memikul seluruh tanggung jawab sendirian.
Platform digital juga memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk mendeteksi risiko, melakukan moderasi, memverifikasi usia, serta mengubah desain layanan.
Karena itu, PP TUNAS menempatkan penyelenggara platform sebagai bagian penting dari sistem perlindungan anak.
Perubahan ini mulai menunjukkan dampak konkret. Pada Juni 2026, pemerintah melaporkan sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform sebagai bagian dari implementasi PP TUNAS. TikTok menyumbang sekitar 4,1 juta akun, sementara YouTube melaporkan sekitar 600 ribu akun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala persoalan sekaligus tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia.
Industri Digital Mulai Melakukan Penilaian Mandiri
Pemerintah juga menerapkan mekanisme self-assessment. Platform diminta menilai sendiri produk, layanan, dan fitur mereka berdasarkan tingkat risiko terhadap anak, kemudian melaporkan hasilnya kepada pemerintah untuk diverifikasi.
Hingga Juni 2026, sebanyak 175 produk, layanan, dan fitur yang berada di bawah 64 penyelenggara sistem elektronik telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Aspek yang dinilai mencakup potensi paparan terhadap konten berbahaya, sistem verifikasi usia, moderasi konten, serta ketersediaan fitur kontrol orang tua.
Pada Agustus 2026, pemerintah juga menyampaikan bahwa delapan platform secara sukarela mengidentifikasi layanan mereka sebagai kategori berisiko tinggi. Platform yang melakukan penilaian tersebut mencakup layanan media sosial, perdagangan elektronik, dan gim daring.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun sistem regulasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada tindakan represif setelah pelanggaran terjadi. Industri didorong untuk mengidentifikasi risiko sejak tahap desain dan pengembangan produk.
Amerika Serikat Tawarkan Dukungan Teknologi
Dalam konteks kerja sama dengan Amerika Serikat, pemerintah melihat peluang untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut.
Pihak Amerika Serikat menawarkan kerja sama melalui AI Export Center di San Francisco, dukungan tenaga ahli, serta asistensi dalam penerapan AI bagi instansi pemerintah.
Kerja sama semacam ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam hal transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan standar tata kelola, dan pemanfaatan AI untuk pelayanan publik.
Namun, pemerintah tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai landasan.
Artinya, kerja sama teknologi tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak teknologi asing yang dapat masuk ke Indonesia. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut dapat meningkatkan kapasitas nasional, memperkuat ekosistem digital domestik, melindungi masyarakat, dan tetap berada dalam kerangka hukum Indonesia.
Kedaulatan Digital Bukan Berarti Menutup Diri
Dalam era ketika teknologi berkembang lintas batas, konsep kedaulatan digital tidak lagi dapat diterjemahkan sebagai upaya menutup diri dari perusahaan dan inovasi global.
Kedaulatan justru berarti Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan aturan main di wilayahnya sendiri.
Dalam konteks AI, hal tersebut berarti pemerintah memiliki kerangka untuk menentukan teknologi mana yang dapat digunakan, bagaimana risikonya dikelola, serta siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi dampak negatif.
Dalam konteks perlindungan anak, kedaulatan digital berarti platform global yang beroperasi di Indonesia tetap harus mematuhi aturan nasional mengenai usia pengguna, keamanan data, moderasi konten, verifikasi usia, dan desain produk yang ramah anak.
Pemerintah juga telah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya bersifat sukarela. Pada Maret 2026, misalnya, Kementerian Komdigi memanggil Google dan Meta untuk pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap PP TUNAS, khususnya mengenai pembatasan akun pengguna di bawah usia 16 tahun.
Tantangan Berikutnya: Menjaga Keseimbangan
Meski demikian, implementasi kebijakan ini bukan tanpa tantangan.
Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme verifikasi usia tidak justru menciptakan persoalan baru terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Platform juga harus mampu membedakan pengguna berdasarkan usia tanpa membebankan proses yang terlalu rumit kepada masyarakat.
Di sisi lain, pembatasan akses tidak boleh berhenti pada penonaktifan akun. Pemerintah sendiri menekankan bahwa tujuan PP TUNAS bukan sekadar mengurangi jumlah akun anak di platform berisiko, tetapi mendorong perubahan perilaku dan desain industri digital agar semakin ramah terhadap anak.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ini seharusnya tidak hanya diukur dari berapa juta akun yang dinonaktifkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan ruang digital yang lebih aman, apakah platform memperbaiki desain produknya, dan apakah orang tua serta anak memiliki literasi digital yang cukup untuk menghadapi risiko teknologi.
Menuju Ekosistem Digital yang Aman dan Inovatif
Kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang teknologi pada akhirnya memperlihatkan sebuah kebutuhan yang semakin jelas: Indonesia tidak dapat menghindari perkembangan teknologi global, tetapi Indonesia dapat menentukan bagaimana teknologi tersebut digunakan.
AI membutuhkan ekosistem inovasi sekaligus tata kelola yang bertanggung jawab. Ruang digital anak membutuhkan akses terhadap teknologi sekaligus perlindungan dari risiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
Kedua persoalan tersebut memiliki benang merah yang sama: teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebagai tujuan itu sendiri.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara inovasi dan regulasi, antara keterbukaan dan kedaulatan, serta antara kebebasan digital dan perlindungan masyarakat.
Di tengah derasnya investasi dan perkembangan teknologi global, kebijakan pelindungan anak menjadi salah satu ujian penting bagi tata kelola digital Indonesia. Negara tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Negara juga harus mampu memastikan bahwa teknologi yang hadir di tengah masyarakat bekerja dengan aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan nasional.
Dengan pendekatan tersebut, keterbukaan terhadap Amerika Serikat dan perusahaan teknologi global bukan berarti Indonesia kehilangan kendali. Sebaliknya, kerja sama internasional dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas nasional—selama aturan, kepentingan publik, keamanan infrastruktur, dan keselamatan masyarakat tetap menjadi fondasinya.
