(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana mengalokasikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk para buruh di berbagai daerah di Indonesia. Program ini disebut-sebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam memperhatikan kesejahteraan buruh menjelang Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa penyediaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) merupakan upaya nyata pemerintah dalam menghadirkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi buruh sebagai bagian dari rakyat kecil yang perlu mendapat perhatian khusus. Ia juga menekankan pentingnya lokasi dan kualitas bangunan agar hunian yang diberikan memenuhi standar kelayakan.
Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait lainnya, dijelaskan bahwa penyerahan perdana 100 unit rumah akan dilakukan pada 1 Mei 2025 di beberapa titik di sekitar Jakarta. Para pengembang pun diingatkan agar menjalankan pembangunan rumah subsidi ini dengan tanggung jawab dan integritas, mengacu pada data yang valid dan kebutuhan riil masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa skema FLPP akan memudahkan buruh dalam memiliki rumah, terutama karena tantangan ekonomi yang sering mereka hadapi akibat sifat pekerjaan yang tidak menentu. Dukungan pemerintah melalui berbagai kemudahan pembiayaan diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan buruh.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyambut positif langkah Kementerian PKP dan mengapresiasi sinergi lintas instansi yang telah mendukung tersedianya hunian layak untuk buruh. Menurutnya, penyediaan perumahan seperti ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, mengingat besarnya jumlah konfederasi serikat pekerja yang tersebar di Indonesia.
