(Vibizmedia – Jakarta) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) menurunkan tim khusus untuk melakukan inventarisasi dampak bencana sekaligus memverifikasi progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025), dijelaskan bahwa tim ditugaskan melaksanakan misi lapangan pada 10–14 Desember 2025. Tugas tersebut mencakup pengumpulan data kerusakan dan dampak bencana, pengecekan pembangunan Koperasi Merah Putih di desa/kelurahan, serta penyampaian laporan harian kepada Posko Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Konstruksi di masing-masing provinsi.
Penugasan lapangan ini dipimpin langsung oleh tiga pejabat tinggi: Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA di Aceh, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di Sumatra Utara, dan Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P. Bolombo di Sumatra Barat.
“Inventarisasi yang akurat adalah dasar percepatan pemulihan dan penyediaan layanan dasar pascabencana. Karena itu, setiap data yang dikumpulkan harus terverifikasi, termasuk progres pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penguatan ekonomi desa,” tegas Safrizal.
Lebih dari seratus pejabat dan staf dari berbagai direktorat terlibat dalam misi ini, antara lain Direktorat Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, hingga Biro Perencanaan.
Mereka ditempatkan di berbagai kabupaten/kota, seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Langsa, Gayo Lues, Lhokseumawe, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, Pidie Jaya, Subulussalam, Aceh Besar, serta puluhan daerah lain di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Melalui penugasan besar ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan terkoordinasi, sekaligus memastikan pembangunan Koperasi Merah Putih terus berlanjut sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan.
Penugasan ini dilakukan menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi pada 26 November 2025.
