(Vibizmedia – Jakarta) Indonesia resmi memasuki tahap technical review dalam proses aksesi ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tahap ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola publik agar sejalan dengan standar internasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa berbagai agenda reformasi Indonesia telah mengacu pada prinsip-prinsip OECD, khususnya terkait kepemimpinan dan peningkatan kapasitas sektor layanan publik.
Rini menegaskan bahwa transformasi tata kelola publik merupakan pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. “Ini menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia untuk membangun lembaga publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pelayanan. Agenda ini sejalan dengan prinsip tata kelola OECD,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga membahas prioritas reformasi yang sedang dikejar pemerintah. Ada lima bidang utama yang menjadi fokus: penerapan sistem merit dalam rekrutmen, manajemen kinerja, inovasi layanan, penguatan lingkungan kerja yang aman, serta pengembangan talenta aparatur. Pemerintah juga mempercepat implementasi pemerintahan digital dan keterbukaan informasi.
Rini menambahkan bahwa pertemuan E-Leaders OECD memberikan wawasan penting mengenai tata kelola data, pengembangan Infrastruktur Publik Digital, serta percepatan layanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Seluruh wawasan tersebut kini menjadi fondasi dalam penguatan ekosistem digital pemerintah.
Memasuki fase technical review, Indonesia kini menyiapkan peta jalan aksesi OECD secara terarah. Tim lintas kementerian/lembaga tengah menyelesaikan kuesioner teknis, menindaklanjuti rekomendasi, menyiapkan agenda fact-finding mission, hingga melakukan persiapan menuju tinjauan formal yang dijadwalkan pada 2027.
“Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan reformasi birokrasi Indonesia benar-benar sejalan dengan ekspektasi OECD. Kami sangat menghargai dukungan Sekretariat OECD dalam memperkuat integritas publik dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar,” kata Rini pada Jumat (12/12/2025).
Pemerintah memandang keanggotaan OECD sebagai strategi penting menuju Indonesia Emas 2045. Melalui keanggotaan ini, Indonesia dapat menyempurnakan kebijakan dan regulasi berdasarkan praktik terbaik global.
Pengalaman negara-negara anggota OECD menunjukkan bahwa proses aksesi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendapatan, kualitas pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.
Dengan cakupan kebijakan yang luas, pendekatan berbasis data, serta hubungan dekat dengan dunia usaha, OECD dinilai mampu memberikan dukungan komprehensif bagi Indonesia dalam memperkuat reformasi struktural, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
