(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu satu tahun ke depan. Upaya ini dilakukan guna memastikan instansi tersebut mampu memperbaiki kinerja dan menghilangkan berbagai bentuk penyimpangan, sehingga tidak berujung pada pembekuan.
Purbaya mengakui masih terdapat banyak celah kebocoran dalam proses pelayanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan DJBC. Ia mencontohkan temuan harga barang yang tertulis jauh lebih rendah dibandingkan harga jual sebenarnya. “Saya pernah cek barang di pelabuhan. Tertulis hanya USD7, padahal di toko online jauh lebih mahal. Ini menunjukkan ada kejanggalan. Mereka masih main,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Sebagai langkah tegas, Menkeu menyampaikan ultimatum bahwa DJBC dapat dibekukan dan 16.000 pegawainya diberhentikan apabila tidak mampu melakukan perbaikan signifikan. Purbaya menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 yang menempatkan Kementerian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kami beri waktu satu tahun untuk memperbaiki kinerja. Kalau tidak ada perubahan, 16.000 pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan. Itu bukan keputusan saya, tetapi perintah dari atasan,” tegasnya.
Purbaya menekankan bahwa pernyataan tersebut merupakan dorongan agar pegawai DJBC bekerja lebih serius memperbaiki kinerja dan citra lembaganya. “Ini saya gunakan sebagai pecut, agar mereka berbenah dan menunjukkan kerja yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, apabila kinerja DJBC mampu menunjukkan perbaikan signifikan dalam satu tahun ke depan, pemerintah tidak perlu mengalihfungsikan tugas pengawasan kepada pihak swasta seperti Societe Generale de Surveillance (SGS) dari Swiss sebagaimana pernah terjadi pada era Orde Baru. “Negara ini harus mampu mengurus sendiri, tanpa kembali mengandalkan pihak asing,” ujar Purbaya.
