(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berjalan sesuai rencana, terukur, dan menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/02).
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan mencapai Rp105,06 triliun atau sekitar 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 29,6 persen. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, juga lebih rendah dibandingkan Januari tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target.
Menurut Wamenkeu Juda, capaian tersebut mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan pendekatan yang adaptif, pemerintah memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan utang negara.
Sebagian besar pembiayaan utang masih bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Meski dihadapkan pada tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap kuat. Pada tiga lelang awal Surat Utang Negara tahun 2026, rata-rata rasio penawaran terhadap penyerapan (bid to cover ratio) mencapai 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara, rata-rata rasio pada tiga lelang pertama bahkan mencapai 3,8 kali, dengan tingkat imbal hasil yang tetap stabil.
Kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Stabilitas pasar SBN ke depan juga diharapkan tetap kuat melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Selain pembiayaan utang, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun pada 2026 untuk mendukung sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga akhir Januari, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp22,73 triliun, terutama untuk memperkuat cadangan beras pemerintah melalui Bulog. Pemerintah juga menerima pengembalian investasi sebesar Rp49 miliar dari pelunasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.
Secara keseluruhan, pembiayaan investasi tersebut diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui penguatan sektor pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau.
