(Vibizmedia – Surabaya) Politeknik Pelayaran Surabaya menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui penandatanganan komitmen bersama menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (21/4/2026).
Kegiatan yang digelar di lingkungan kampus ini dipimpin oleh Direktur Poltekpel Surabaya, Moejiono, serta diikuti seluruh jajaran manajemen dan sivitas akademika sebagai upaya memperkuat budaya kerja berintegritas.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi institusi dalam meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus melanjutkan capaian sebelumnya setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2019.
Direktur Poltekpel Surabaya menyampaikan bahwa saat ini institusi tengah memasuki tahap verifikasi dan finalisasi dokumen sebagai bagian dari proses evaluasi menuju predikat WBBM.
“Momentum ini menjadi penguatan atas fondasi yang telah dibangun. Tidak hanya pada kelengkapan dokumen, tetapi juga konsistensi dalam menghadirkan layanan yang profesional, cepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, tata kelola yang bersih menjadi dasar penting dalam mewujudkan pendidikan pelayaran bertaraf global. Kualitas akademik, menurutnya, harus didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas menjadi komitmen moral seluruh aparatur untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
“Integritas aparatur adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, Zona Integritas tidak akan terwujud,” tegasnya.
Penguatan ZI menuju WBBM merupakan tahapan tertinggi dalam reformasi birokrasi yang tidak hanya menitikberatkan pada bebas dari korupsi, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, modern, dan responsif.
Melalui langkah ini, Poltekpel Surabaya menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan pelayaran yang profesional, terpercaya, serta mampu menjawab kebutuhan sektor transportasi laut nasional.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan institusi pemerintah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
