(Vibizmedia – Jakarta) Ketahanan energi menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Pemerintah terus mendorong diversifikasi bauran energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Upaya tersebut juga mencakup pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber baseload yang andal dan rendah emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa dari sisi teknologi, pembiayaan, maupun kesiapan regulasi, Indonesia dinilai lebih siap dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Hal tersebut disampaikannya dalam keynote speech pada UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengapresiasi penyelenggaraan forum sebagai bentuk respons terhadap tantangan ketahanan energi nasional sekaligus dukungan terhadap target net zero emission. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk mempercepat kesiapan pengembangan energi nuklir.
Menurutnya, energi nuklir merupakan salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama karena mampu menyediakan pasokan listrik baseload yang stabil sebagai pelengkap energi fosil dan energi terbarukan lainnya.
Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), mulai dari regulasi, kesiapan teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).
Selain itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir, dengan cadangan uranium dan thorium yang tersebar di wilayah seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, energi nuklir diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.
Airlangga juga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat bergantung pada kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam pengelolaan teknologi dan penyusunan rencana aksi yang konkret, menjadi faktor krusial.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi turut menjadi perhatian penting. Pemerintah juga menilai perlu adanya penguatan komunikasi publik guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir sebagai solusi energi masa depan.
Pengembangan PLTN juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan sektor industri ke depan. Industri seperti smelter dan pusat data membutuhkan pasokan energi yang bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.
Di sisi lain, Pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya, terutama energi surya. Program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu fokus, disertai penguatan industri panel surya dalam negeri untuk mendukung kemandirian energi nasional.
Airlangga menegaskan bahwa peluang besar di sektor energi ini harus dimanfaatkan secara optimal. Selain pengembangan energi surya yang mampu memperkuat ekosistem industri dalam negeri, kesiapan pengembangan energi nuklir juga menjadi perhatian utama dalam mendukung ketahanan energi nasional ke depan.
