(Vibizmedia – Jakarta) Ketidakpastian global yang kian meningkat—dipicu oleh dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok energi dan pangan, serta percepatan transformasi digital—membuat perekonomian dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Situasi ini berdampak langsung pada stabilitas energi global, distribusi pupuk, hingga ketersediaan pangan, sehingga menuntut setiap negara merumuskan kebijakan yang adaptif dan terukur.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia menunjukkan respons yang proaktif dengan memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada wilayah tertentu. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas kerja sama energi dengan berbagai negara, seperti Nigeria dan Gabon, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu mengedepankan kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sektor hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar olahan, sambil terus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui kebijakan mandatori biodiesel. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi global.
Upaya penguatan juga dilakukan di sektor pangan dan pupuk, antara lain melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi domestik. Indonesia bahkan telah mencatat surplus pada beberapa jenis pupuk dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara. Langkah ini menjadi bagian dari pembelajaran atas berbagai krisis global, termasuk pandemi, untuk memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat.
Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Target ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kolaborasi global. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, seperti industri semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan.
Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju dengan menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, dan kepercayaan investor.
Airlangga menjelaskan bahwa aksesi OECD merupakan langkah penting untuk memperkuat kelembagaan serta mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Proses ini juga mendukung percepatan reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap peninjauan teknis setelah penyerahan Memorandum Awal. Tahap ini memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penyusunan respons berbasis data, serta kemampuan mengadaptasi standar OECD ke dalam kebijakan yang relevan dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses ini akan melibatkan penilaian lebih mendalam terhadap kesesuaian dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas.
Aksesi OECD menjadi upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya terhadap dunia usaha. Untuk itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) guna memastikan perspektif dunia usaha terakomodasi dalam setiap tahapan aksesi. Keterlibatan sektor swasta dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat implementatif dan mendukung reformasi yang inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya melalui program Growth Gateway, yang membantu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sektor publik, serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi OECD.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia dan Timor Leste, Ketua Umum KADIN, Kepala Kantor OECD Jakarta, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
