(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan menjadi peluang strategis dalam pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah. Langkah ini ditujukan untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, khususnya di Sulawesi Tenggara.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. Limbah padat domestik dinilai menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar, terutama akibat praktik open dumping di tempat pembuangan akhir (TPA).
Menurutnya, pengelolaan sampah perlu diposisikan sebagai bagian dari solusi iklim sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon.
Di Sulawesi Tenggara, timbulan sampah mencapai sekitar 1.394 ton per hari, namun baru sekitar 26 persen yang berhasil dikelola. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan tata kelola dan sistem pengelolaan.
Dari total 167 fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia, hanya 110 yang beroperasi aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari.
KLH/BPLH mendorong pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan plastik sekali pakai, hingga penguatan bank sampah dan fasilitas pengolahan berbasis Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular serta menekan emisi karbon.
Lebih lanjut, sektor persampahan dinilai memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui kebijakan nilai ekonomi karbon. Berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga penggunaan biomassa dinilai dapat dikembangkan sebagai peluang ekonomi baru.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, berharap forum koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta para kepala daerah dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mengembangkan ekonomi karbon.
KLH/BPLH optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, pengelolaan sampah di Sulawesi Tenggara dapat ditingkatkan sekaligus memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
