(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional lewat sinergi kebijakan ekonomi dan penegakan hukum yang terarah. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk pasar modal, agar tetap kredibel dan tangguh menghadapi berbagai tekanan.
staMenteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kolaborasi antara kebijakan ekonomi yang tepat, tata kelola yang baik, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Internasional memperingati HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengapresiasi peran Korps Adhyaksa sebagai pengawal hukum sekaligus mitra strategis Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Meski dunia tengah diliputi gejolak, Indonesia dinilai memiliki risiko resesi yang relatif rendah. Data menunjukkan potensi resesi Indonesia hanya sekitar 5%, jauh di bawah negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang yang mencapai sekitar 30%.
Sejumlah lembaga internasional pun memberikan penilaian positif. International Monetary Fund menyebut Indonesia sebagai salah satu titik terang (bright spot) di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tetap berada di kisaran 5,2%. Bahkan J.P. Morgan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan krisis terbaik.
Untuk menjaga momentum tersebut, Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan strategis, mulai dari penurunan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik menjadi 0%, reformasi perizinan impor, penyederhanaan persyaratan teknis, hingga peningkatan kepastian layanan melalui service level agreement dan optimalisasi sistem OSS.
Di sektor pasar modal, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di kisaran level 7.000 dan menunjukkan tren perbaikan di tengah kondisi global. Reformasi yang dilakukan meliputi peningkatan free float saham, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, serta perluasan batas investasi bagi investor institusi seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi. Pemerintah juga tengah menyiapkan roadmap penguatan pasar modal, termasuk rencana demutualisasi bursa untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing.
Namun demikian, Airlangga menekankan pentingnya menjaga integritas pasar dari praktik-praktik yang merugikan seperti manipulasi saham dan insider trading. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum menjadi krusial melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PPATK untuk membangun sistem pengawasan dan penanganan perkara yang terpadu.
Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-75 kepada Persaja dan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat penegakan hukum demi melindungi aset-aset strategis negara.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto, serta sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga terkait lainnya.
