(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) harus tetap berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, dan keadilan sosial, di tengah semakin kuatnya dominasi platform teknologi global.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa AI tidak boleh semata berorientasi pada kepentingan bisnis dan kemajuan teknologi, melainkan juga harus menjamin perlindungan masyarakat serta menjaga ruang publik digital.
“Tujuan kami jelas, membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai sosial dan prinsip demokrasi. AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, tanpa meninggalkan siapa pun,” ujar Nezar dalam Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026, Senin (25/5/2026).
Ia menyoroti laju perkembangan AI yang sangat cepat turut menghadirkan tantangan baru, mulai dari aspek keamanan, etika, tata kelola, hingga ancaman disinformasi dan konsentrasi kekuatan pada segelintir platform global.
Menurutnya, temuan tersebut juga tercermin dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar dan didukung lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia.
“Perkembangan AI membawa peluang besar, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terkait keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik,” katanya.
Nezar menegaskan, isu keamanan AI kini tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pengembangan teknologi.
“Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti. Indonesia meyakini inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Pemerintah juga memandang AI sebagai teknologi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun demikian, pengembangannya harus tetap berlandaskan prinsip etika, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Nezar menambahkan, tantangan keamanan AI bersifat global dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas negara, penyusunan standar bersama, serta dialog yang berkelanjutan.
“Keamanan AI adalah tantangan global. Tidak ada negara yang bisa mengatasinya sendiri. Kemitraan dan standar bersama menjadi kunci,” pungkasnya.
