(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong percepatan pengembangan sumber energi alternatif di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas sejumlah langkah strategis di sektor energi dan hilirisasi guna memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Menurut Bahlil, salah satu agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Selain percepatan program LPG-CNG, pemerintah juga fokus melakukan pendataan sektor pertambangan guna memperkuat tata kelola sumber daya alam. Di saat yang sama, pemerintah memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga yang nonsubsidi menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk mempertahankan harga energi bersubsidi agar tetap terjangkau.
Terkait kondisi pasokan listrik nasional, Bahlil memastikan ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik dalam kondisi aman. Ia membantah adanya isu kelangkaan batu bara yang dapat mengganggu pasokan energi nasional.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa kendala teknis di sejumlah mesin yang disampaikan oleh PLN dan akan segera kita selesaikan,” jelasnya.
Melalui percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, penguatan tata kelola pertambangan, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah berupaya menjaga stabilitas energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.
