(Vibizmedia – Kolom) Ketika dunia berlomba membangun pusat data, mengembangkan model kecerdasan buatan, dan menguasai teknologi komputasi generasi berikutnya, pertanyaan besar yang muncul bukan lagi apakah sebuah negara akan menggunakan AI, melainkan bagaimana negara tersebut memastikan teknologi itu bekerja untuk kepentingannya sendiri.
Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu tema utama dalam diskusi mengenai masa depan AI di Asia Tenggara yang menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid serta Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo. Di tengah meningkatnya rivalitas teknologi global, keduanya menawarkan pandangan yang relatif berbeda dari narasi yang berkembang di berbagai negara besar. Kedaulatan AI, menurut mereka, tidak harus berarti membangun tembok digital atau menutup diri dari kerja sama internasional.
Bagi Indonesia, kedaulatan AI justru harus berjalan beriringan dengan keterbukaan, kolaborasi, dan kemampuan memastikan manfaat ekonomi teknologi tersebut dirasakan masyarakat luas.Meutya Hafid menegaskan bahwa kedaulatan bukanlah konsep yang bertentangan dengan kerja sama internasional. Sebaliknya, sebuah negara dapat memiliki kendali terhadap perkembangan teknologi di dalam negeri sekaligus tetap terbuka terhadap kolaborasi global. Menurutnya, kedaulatan yang sehat adalah kemampuan untuk mengendalikan arah pembangunan teknologi sambil tetap memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengan negara lain.
Pandangan tersebut muncul di tengah kekhawatiran banyak negara mengenai dominasi perusahaan teknologi global dalam ekonomi digital. Bagi Indonesia, salah satu aspek penting dari kedaulatan digital adalah memastikan nilai ekonomi yang tercipta dari aktivitas digital tidak seluruhnya mengalir keluar negeri. Karena itu, pemerintah terus mendorong perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia untuk memahami kebutuhan lokal dan berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem digital nasional.
Dalam konteks AI, Meutya menilai pembangunan infrastruktur memang sangat penting. Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Akses terhadap data memiliki peran yang sama pentingnya. Tanpa akses terhadap data, sebuah negara akan kesulitan mengembangkan kemampuan AI secara mandiri maupun memastikan manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat domestik.
Pandangan ini mencerminkan perubahan cara berpikir banyak negara berkembang terhadap ekonomi digital. Jika pada era sebelumnya pembangunan jaringan internet dianggap sebagai tujuan utama, kini perhatian mulai bergeser pada siapa yang menguasai data, bagaimana data digunakan, dan bagaimana nilai ekonomi dari data tersebut dibagikan.
Indonesia juga melihat masa depan AI tidak dapat dipisahkan dari kerja sama regional. Dengan populasi ASEAN yang mencapai sekitar 680 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan banyak kawasan lain di dunia, Asia Tenggara memiliki posisi tawar yang semakin kuat dalam peta ekonomi digital global.
Karena itu, Meutya mendorong pendekatan kolektif ASEAN dalam menghadapi perusahaan teknologi global maupun dalam membangun ekosistem AI kawasan. Menurutnya, jika negara-negara ASEAN dapat bergerak bersama, kawasan ini akan memiliki daya tawar yang jauh lebih besar dibandingkan apabila setiap negara bergerak sendiri-sendiri.
Salah satu agenda yang sedang didorong adalah pembentukan kerangka kerja regional untuk mendukung arus data lintas negara. Saat ini perusahaan teknologi yang ingin berinvestasi di Asia Tenggara sering kali harus berhadapan dengan berbagai regulasi yang berbeda di masing-masing negara. Situasi tersebut meningkatkan biaya investasi dan memperlambat ekspansi bisnis.
Melalui kerangka kerja bersama, ASEAN berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih sederhana dan lebih menarik bagi investor jangka panjang. Bagi perusahaan global, pasar ASEAN yang terintegrasi berarti kesempatan untuk membangun satu sistem yang dapat melayani ratusan juta konsumen sekaligus.Namun pembangunan ekonomi digital tidak hanya berbicara mengenai investasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab.
Meutya mengingatkan bahwa bahkan sebelum ledakan AI generatif terjadi, dunia sudah menghadapi persoalan besar berupa disinformasi. Laporan-laporan internasional dalam beberapa tahun terakhir bahkan menempatkan penyebaran informasi palsu sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas sosial dan politik global.
Perkembangan AI membuat tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Teknologi yang mampu menghasilkan teks, gambar, video, dan suara secara otomatis dapat mempercepat penyebaran informasi palsu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Karena itu Indonesia menilai bahwa pengembangan AI harus dibarengi dengan upaya membangun tanggung jawab bersama. Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Singapura, untuk membahas bagaimana teknologi AI dapat berkembang tanpa memperbesar risiko sosial yang sudah ada.Selain persoalan tanggung jawab, Indonesia juga menempatkan inklusi sebagai prioritas utama.Di banyak negara, manfaat teknologi baru sering kali lebih dahulu dinikmati kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap pendidikan, modal, dan infrastruktur digital. Akibatnya, kesenjangan yang sudah ada justru semakin melebar.
Indonesia ingin menghindari skenario tersebut. Menurut Meutya, keberhasilan AI tidak boleh hanya diukur dari jumlah perusahaan besar yang mengadopsinya atau besarnya investasi yang masuk ke sektor teknologi. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika manfaat AI mampu menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat-pusat ekonomi dan kelompok yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap layanan publik.
Karena itu pemerintah berupaya mengintegrasikan teknologi AI dengan berbagai program bantuan sosial yang telah berjalan. Melalui pendekatan tersebut, AI diharapkan tidak hanya menjadi alat produktivitas bagi perusahaan besar, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Visi tersebut menjadi sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan kondisi geografis yang menantang. Teknologi AI berpotensi membantu menjembatani keterbatasan jarak, mempercepat pelayanan publik, dan memperluas akses terhadap informasi serta layanan dasar.Pada saat yang sama, Indonesia juga melihat AI sebagai peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Meutya menegaskan bahwa sekitar 97 persen aktivitas ekonomi Indonesia bergantung pada sektor UMKM. Oleh karena itu, strategi AI nasional tidak dapat hanya berorientasi pada perusahaan besar atau sektor teknologi modern. Teknologi tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, petani, nelayan, dan berbagai kelompok ekonomi lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Meski optimistis terhadap potensi AI, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Tingkat adopsi yang sangat cepat memang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap teknologi baru. Namun kecepatan tersebut harus diimbangi dengan pengujian yang memadai untuk memastikan teknologi yang digunakan benar-benar aman, dapat dipercaya, dan memberikan manfaat nyata.
Salah satu hal yang membuat optimisme tersebut semakin kuat adalah munculnya berbagai inovasi yang lahir dari generasi muda. Dalam berbagai program dan kompetisi yang melibatkan anak-anak muda ASEAN, banyak solusi AI yang dikembangkan untuk menjawab masalah-masalah nyata di masyarakat. Menariknya, sebagian inovasi tersebut tidak lahir dari laboratorium penelitian besar atau universitas ternama. Banyak yang muncul dari komunitas lokal dan kelompok anak muda yang memahami kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi bukti bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau kecanggihan teknologi. Kreativitas, pemahaman terhadap masalah lokal, dan kemampuan menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi solusi praktis justru dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar.Karena itu pemerintah melihat pentingnya memperluas akses generasi muda terhadap teknologi AI, termasuk melalui dukungan pendanaan, program pelatihan, dan pengembangan ekosistem inovasi yang lebih inklusif.
Perdebatan mengenai kedaulatan AI di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kawasan ini sedang mencari jalannya sendiri. ASEAN tidak ingin sekadar menjadi pasar bagi teknologi yang dikembangkan di tempat lain. Kawasan ini juga tidak ingin terjebak dalam pilihan antara keterbukaan dan kedaulatan.
Sebaliknya, negara-negara ASEAN berupaya membangun model yang memungkinkan keduanya berjalan bersama. Indonesia melalui Meutya Hafid menempatkan kedaulatan sebagai kemampuan menjaga nilai ekonomi, memperluas akses terhadap data, melindungi masyarakat dari risiko teknologi, dan memastikan manfaat AI dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, AI bukan sekadar teknologi baru. AI adalah instrumen pembangunan yang harus mampu memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas kesempatan bagi jutaan masyarakat yang selama ini berada di pinggiran transformasi digital.
Jika visi tersebut berhasil diwujudkan, maka masa depan AI di Asia Tenggara tidak hanya akan ditentukan oleh pusat data terbesar atau model AI paling canggih, tetapi juga oleh kemampuan kawasan ini memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar bekerja untuk semua orang.
