(Vibizmedia – Jakarta) Keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan sejumlah pertanyaan di masyarakat, terutama terkait kebijakan baru registrasi kartu SIM prabayar yang kini mewajibkan verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah (face recognition).
Kebijakan ini lahir dari kebutuhan yang semakin mendesak untuk memperkuat keamanan ruang digital Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital kerap dimanfaatkan oleh berbagai bentuk kejahatan siber, mulai dari penipuan daring, panggilan spam, hingga praktik judi online. Salah satu akar permasalahan yang diidentifikasi adalah penggunaan nomor telepon anonim atau tidak terverifikasi secara kuat.
Sistem registrasi sebelumnya yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dinilai memiliki kelemahan. Data kependudukan yang digunakan dalam proses registrasi tersebut berisiko disalahgunakan, bocor, atau diperjualbelikan untuk mengaktifkan kartu SIM secara ilegal. Kondisi ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk dengan mudah mengganti nomor telepon tanpa dapat dilacak secara akurat.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memutus rantai anonimitas yang selama ini dimanfaatkan dalam berbagai tindak kejahatan digital. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar kejahatan siber berawal dari nomor telepon dengan identitas yang tidak jelas, sehingga diperlukan sistem verifikasi yang lebih kuat dan dapat diandalkan melalui biometrik.
Menurutnya, keamanan ruang digital hanya dapat terwujud apabila identitas pengguna dapat dipastikan secara lebih akurat. Dengan penerapan biometrik, proses verifikasi diharapkan mampu meningkatkan tingkat keamanan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan identitas.
Salah satu tujuan utama dari Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 adalah penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) secara lebih ketat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap nomor telepon benar-benar digunakan oleh pemilik identitas yang sah. Melalui sistem biometrik, registrasi kini dilengkapi dengan teknologi liveness detection atau deteksi keaslian wajah, sehingga tidak dapat dimanipulasi menggunakan foto, topeng, atau data hasil pencurian.
Selain itu, kebijakan ini juga membatasi kepemilikan nomor prabayar maksimal tiga nomor per individu pada setiap operator. Ketentuan ini ditujukan untuk mengurangi praktik penyalahgunaan kartu SIM dalam skala besar, termasuk untuk aktivitas penipuan dan penyebaran pesan spam secara massal.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat sebagai konsumen. Selama ini, tidak sedikit warga yang baru mengetahui bahwa identitas mereka digunakan tanpa izin setelah nomor tersebut terlibat dalam kasus hukum atau aktivitas mencurigakan.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah juga mendorong transparansi yang lebih besar dari pihak operator, termasuk penyediaan fitur untuk mengecek nomor yang terdaftar atas nama pengguna. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan verifikasi mandiri dan memblokir nomor yang tidak dikenali atau dicurigai disalahgunakan.
Pemerintah menyadari bahwa implementasi sistem biometrik ini memerlukan masa penyesuaian bagi operator, sehingga diberikan masa transisi selama enam bulan untuk melakukan penyesuaian teknis. Namun demikian, di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, penerapan verifikasi biometrik dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan ruang digital dan keamanan data masyarakat Indonesia.
